Dilema Impor Sampah, Bukti Negara Lemah
Oleh: Lilieh Solihah
(Ibu Pemerhati Generasi)
LensaMediaNews- Sampah memang selalu menjadi masalah sejak dulu. Seolah tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Mirisnya dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia kedatangan banyak sampah impor. Misalnya pada akhir Maret lalu, ada lima kontainer sampah impor bermasalah yang dikirim dari Seattle, Amerika Serikat ke Surabaya Jawa Timur. Namun pada pertengahan Juni pemerintah Indonesia telah mengembalikan semua sampah tersebut (kumparan, 17 Juni 2019).
Tak cuma di Surabaya, masalah impor sampah ini juga ditemukan di Batam Kepulauan Riau. Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam menindaklanjuti 65 kontainer sampah impor bermasalah yang ditemukan di Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar, Batam (kumparan, 17 Juni 2019).
Tumpukan sampah impor juga ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Masuknya sampah dengan merk dan lokasi jual di luar Indonesia diduga akibat kebijakan China menghentikan impor sampah plastik dari sejumlah negara di Uni Eropa dan Amerika yang mengakibatkan sampah plastik beralih tujuan ke negara- negara di ASEAN. Indonesia diperkirakan akan menerima sedikitnya 300 kontainer sampah yang sebagian besarnya menuju ke Jawa Timur (inews.id, 19 Juni 2019).
Maraknya impor sampah yang datang ke Indonesia menjadi bukti begitu lemahnya posisi Indonesia dalam politik dan ekonomi internasional. Sekaligus menjadi bukti lemahnya wibawa negara di hadapan para penguasa yang mengordernya. Di Indonesia sampah masih menjadi masalah, namun mengapa pemerintah mengimpor sampah dari negara lain?
Negara harusnya tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing. Penguasa harusnya serius dalam menangani masalah seperti ini. Sikap penguasa layaknya singa di depan rakyat tapi menjadi kucing jinak di hadapan asing.
Masalah yang terus muncul dapat diatasi jika negara mempunyai landasan hukum yang kokoh. Satu-satunya landasan yang paling kokoh dan sudah terbukti kekuatannya hanyalah ideologi Islam. Islam pernah berjaya selama 13 abad. Ideologi Islam mengandung pemikiran yang lengkap untuk menjalani kehidupan sesuai fitrah manusia. Islam tidak mengatur masalah ibadah atau akhlak semata, tapi juga mengatur bagaimana bersikap terhadap alam.
Maka sudah sepatutnya penguasa sebagai kepala negara bertanggungjawab penuh atas kehidupan rakyatnya, termasuk dalam masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Penguasa harus bertindak tegas terhadap para pencemar lingkungan dan bersikap adil terhadapnya, meskipun harus berhadapan dengan negara asing. Penguasa harusnya mempunyai rasa takut dan tunduk pada syariat Islam dan berpegang teguh terhadap-Nya, yang dengannya akan mendorong penguasa untuk terus berhati-hati dalam mengurusi urusan negara serta rakyatnya.
Wallahu’alam bi’ ashawab.
[LS/LNr]
