Harga Pangan Melejit, Rakyat Ikut Menjerit!
Oleh: Sri Nuryanti
(Komunitas Setajam Pena)
LenSa MediaNews__Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, setahun terakhir harga beras mengalami kenaikan tinggi dibanding dengan harga sebelumnya. Lantas apakah harga beras bisa kembali turun hingga Rp10 ribu hingga Rp11 ribu /kg untuk beras medium? Kepala Badan pangan nasional (BAPENAS) Arif Prasetyo Adi menilai, jika harga beras kembali menurun pada level Rp10 ribu/kg maka petani akan menangis disebabkan harga padi juga menurun. Menurutnya, dengan harga beras saat ini yang tinggi, petani merasa bahagia karena harga jual padi juga akan menjadi tinggi.
Seperti sudah menjadi sebuah adat, kebutuhan pokok selalu melambung tinggi menjelang bulan Ramadan. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah dan umum bagi para pedagang kapital yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok. Seakan menutup telinga dan tidak peduli akan nasib rakyat sendiri, alih-alih merasa sejahtera mereka justru seperti tercekik dengan berbagai beban hidup yang semakin naik tiada henti. Terutama kebutuhan pokok makanan berupa beras yang menjadi bahan pokok utama bagi masyarakat. Kenaikan harga beras yang melambung dari mulanya Rp10 ribu/kg sekarang mencapai Rp15 ribu/kg. Hal ini tentu amat sangat dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah terutama ibu rumah tangga dan para penjual makanan, lantaran harga beli beras tinggi dan ditambah sepinya pembeli yang tentu tidak dapat menutupi biaya kehidupan sehari-hari.
Benar saja, ini merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyatnya yang tidak lain disebabkan oleh diterapkannya sistem kapitalis-neoliberal. Negara berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan pangan, akibatnya persoalan ini diambil alih oleh pihak swasta dari mulai produksi, distribusi, hingga konsumsi. Maka, tak perlu heran lagi jika harga pangan dikendalikan oleh para korporasi yang semaunya mengendalikan harga di negeri ini. Hal semacam ini akan berbeda jika yang mengendalikan harga bukanlah kapital, tetapi adanya penerapan sistem Islam di sebuah negara. Dalam Islam, negara berperan sebagai pengurus sekaligus pelindung umat. Negara tentu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya terutama pangan dan memastikan rakyat bisa hidup sejahtera tanpa kekurangan bahan makanan. Para khalifah menerapkan hadist Nabi saw., “Imam (kepala negara) itu laksana penggembala dan dia bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari).
Negara dalam Islam melarang pihak swasta mengelola sumber daya alam dalam negeri, sebab Islam mengatur negara untuk mengelola sendiri hasilnya yang kemudian ditujukan demi kesejahteraan rakyatnya baik itu muslim maupun non-muslim.
Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menulis surat kepada Abu Musa al Asy’ari, “Amma ba’du, sesungguhnya para pengurus (urusan umat) yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang yang membahagiakan rakyat (yang diurus)-nya. Sebaliknya, para pengurus yang paling sengsara adalah orang yang paling menyusahkan rakyat (yang diurus)-nya. Berhati-hatilah kamu agar tidak menyimpang sehingga para penguasa di bawahmu juga akan menyimpang… ” (Abu Yusuf, al-Kharaj). Wallahu a’lam bishshawab.
