Pembangunan Infrastruktur Jalan yang Belum Merata, bikin Rakyat Menderita
Oleh: Sunarti
LenSaMediaNews.com__Baru-baru ini jagat maya gempar, viral kabar dua bidan di Kampar, Riau yang naik alat berat menuju daerah Posyandu. Kedua bidan Puskesmas Kecamatan Kuok diangkut alat berat Vibro Roller dalam perjalanan mereka melaksanakan tugasnya. Alasan keduanya, karena jalan menuju daerah Posyandu tidak bisa diakses dengan kendaraan biasa (Tribunnews.com).
Kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan tidak hanya di satu tempat saja. Namun, di wilayah-wilayah lain masih banyak yang mengalami kerusakan, berlumpur hingga susah dijangkau oleh kendaraan maupun berjalan kaki.
Contoh lainnya ada Kampung Bergang, Aceh Tengah yang kondisi jalannya berlumpur sehingga mengganggu aktivitas warga. Dalam Tribungayo.com, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 mengabarkan bahwa akibat jalan berlumpur dan licin membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan. Karena jalan tersebut adalah akses utama dalam mereka berbelanja, sementara kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan dan pejalan kaki. Dan masih banyak sederet jalan di wilayah lain, di Indonesia yang tidak memadai untuk menjadi akses transportasi masyarakat.
Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari akses keluar masuk sebuah wilayah dengan wilayah yang lain. Jika jalanan yang menghubungkan kedua wilayah atau lebih tersebut mengalami kerusakan, apalagi kerusakan yang parah, maka bisa memunculkan berbagai persoalan baru. Seperti, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kesulitan mendapatkan atau mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan serta kebutuhan publik lainnya. Jadilah masyarakat terisolasi di tempatnya.
Di Indonesia pembangunan infrastruktur transportasi saat ini belum merata dan masih menjadi PR besar. Terutama di pelosok-pelosok daerah. Padahal transportasi merupakan elemen penting dalam menghubungkan antar wilayah yang mendukung pembangunan, pengembangan ekonomi dan tentunya hal ini merupakan urat nadi ekonomi masyarakat.
Keterbatasan anggaran serta karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam sering disebut-sebut sebagai kendalan utama dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Itulah mengapa, masih sangat banyak daerah-daerah yang terisolasi dari wilayah lain, sehingga masyarakat tidak mendapatkan layanan publik yang optimal. Termasuk tidak mendapatkan kualitas hidup yang baik karena akses pendidikan yang minim dan kesehatan yang tidak optimal.
Persoalan utama sebenarnya adalah gagalnya negara atau kepemimpinan dalam mengurus dan menjaga rakyat. Sebab di dalam negeri ini khususnya dan negeri-negeri lain pada umumnya menganut ideologi sekularisme yang menjauhkan aturan Tuhan dari kehidupan sehari-hari juga kehidupan bernegara. Hasilnya, penguasa menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator saja. Tidak mengherankan jika penguasa akan mengutamakan kepentingan pemodal sekaligus sebagai pebisnis yang menghitung pemenuhan kebutuhan hak rakyat dengan hitungan untung-rugi. Infrastruktur transportasi akan dibangun jika ada keuntungan ekonomi dengan skema investasi. Maka wajar jika pembangunan jalan tol dan jalan-jalan strategis bagi pebisnis lancar dilaksanakan. Namun, jalanan bagi rakyat malah berada di nomor sekian.
Tidak ditanggapinya usulan perbaikan atau pembangunan jalan dari rakyat yang berulang, bahkan diajukan setiap tahun menjadi bukti abainya penguasa atas kebutuhan rakyat. Seharusnya, kebijakan yang diutamakan oleh pemimpin sebagai pelindung rakyat adalah melaksanakan segera perbaikan dan akses jalan bagi masyarakat yang terisolir akibat rusaknya jalan penghubung maupun belum adanya jalan penghubung.
Hal ini berbeda jauh dengan sistem Islam. Negara yang menganut sistem Islam, pemimpinnya akan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam sistem Islam, infrastruktur jalan adalah salah satu hak rakyat yang wajib dipenuhi negara dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan mempermudah kehidupan mereka. Penerapan syariat Islam secara kafah di semua aspek akan memungkinkan negara memenuhi hak tersebut tanpa memperhitungkan keuntungan dan tanpa bergantung kepada swasta. [LM/Ss]
