Penguasa Amanah Tidak Menunggu Viral Dalam Melayani Rakyat
Penguasa Amanah Tidak Menunggu Viral Dalam Melayani Rakyat
Oleh: Triana Noviandari
(Pegiat Literasi Malang)
LenSaMediaNews.com – Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral-nya jalan Lampung mendapat respon dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Presiden Jokowi langsung meninjau lokasi jalan-jalan yang rusak di Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan tidak sanggup untuk membiayai perbaikan jalan rusak di wilayahnya. Pasalnya, alokasi untuk pemeliharaan jalan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp72,44 miliar. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Pusat melalui APBN akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp625 miliar untuk memperbaiki 14 ruas jalan di Pemprov Lampung. (CNN Indonesia 06/05/2023)
Warga Lampung akhirnya bisa bernapas lega. Berharap perbaikan jalan segera dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di daerah yang viral saja.
Jalan merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain. Ketika jalan rusak maka transportasi akan terhambat. Selain itu akan berakibat terhadap ekonomi rakyat. Pasalnya, untuk memasarkan hasil pertanian atau pun produk-produk lain akan terganggu. Selain itu juga akan menggangu mobilitas rakyat untuk pergi ke sekolah, kantor, rumah sakit dan tempat-tempat yang lainnya.
Jalan yang rusak tidak hanya terjadi di Lampung saja. Akan tetapi, jalan wilayah-wilayah di negeri ini banyak mengalami kerusakan. Hal ini bertolak belakang dengan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah. Pusat perhatian pemerintah hanya di kota-kota besar saja. Padahal, daerah kabupaten dan pelosok mengalami kerusakan jalan yang parah. Perbaikan jalan tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah.
Perbaikan jalan tidak hanya menunggu viral. Oleh karena hal itu sudah merupakan kewajiban pemerintah sebagai pengelola dan pelayan urusan umat. Ketika perbaikan menunggu viral nampak sekali pencitraan kembali dilakukan untuk meraih simpati rakyat.
Pemerintah dalam sistem demokrasi ketika melayani rakyat didasari dengan untung rugi. Ketika pencitraan bisa mendongkrak popularitas untuk pemilu akan segera dilakukan. Termasuk memperbaiki jalan yang merupakan kewajiban pemerintah.
Pemerintah dalam Islam berbeda jauh dengan sistem Demokrasi. Kekuasaan adalah amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah tidak menunggu viral. Karena kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Pemerintah dalam Islam adalah sebagai pelayan yang mengurusi urusan umat. Rasulullah saw. telah bersabda:
“Imam (kepala negara) laksana penggembala, dan dialah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya.” (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).
Begitu pula pada masa khalifah Umar bin Khatab sangat besar perhatiannya terhadap urusan rakyat. Ketika jalan rusak Umar berkata “Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’”. Umar sangat memahami jalan yang rusak bisa mengakibatkan nyawa melayang. Bagaimana dengan kondisi saat ini banyak nyawa melayang karena jalan yang rusak. Ketika pengendara terperosok atau menghindari jalan yang berlubang kemudian terjatuh dan terlindas kendaraan yang melaju di belakangnya. Korban semakin banyak berjatuhan ketika perbaikan jalan tidak segera diperbaiki.
Rakyat berhak menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Penguasa harus terus mendengarkan keluhan rakyat dan sigap ketika memberikan solusi dan memberikan pelayanannya.
Kepedulian pemimpin terhadap urusan rakyat hanya akan kita jumpai dalam sistem Islam. Oleh karena aturan Allah menjadi pijakan dalam mengatur segala urusan kehidupan. Sudah seharusnya Islam dijadikan sebagai asas mendasar dalam menerapkan aturan di negeri ini.
Wallahua’lam bishowwab.
