Dampak Pengalihan Subsidi, Rendah Solusi tapi Tinggi Ilusi
Beberapa waktu terakhir mencuat adanya isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Di samping itu pemerintah akan menggelontorkan tiga jenis bantuan sosial senilai Rp 24.17 triliyun, dengan dalih untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Namun, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, enggan menjawab ketika di tanya tentang akan adanya kenaikan BBM dan pencabutan subsidi BBM, seiring akan digulirkan bantalan sosial yang disiapkan pemerintah.
Karena menurut Sri Mulyani, sesuai rapat terbatas yang ia ikuti di Istana kepresidenan, 28/9/22. Hanya membahas tentang Subsidi dan Bansos, karena dari Presiden hanya mengumumkan untuk penambahan Bansos dulu.
Sedangkan menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, adanya bantalan sosial adalah untuk pengalihan dari subsidi BBM. Karena menurut MenSos, subsidi BBM sering kali di nikmati dan di terima oleh para masyarakat yang mampu dan yang punya pendapatan tinggi. Maka dengan pengalihan ini, subsidi yang di berikan pemerintah akan bisa di nikmati masyarakat miskin.
Seperti diketahui akan ada 3 jenis bantalan sosial yang siap di eksekusi untuk pengalihan subsidi BBM. Yang pertama pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), yang akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu setiap penerima. Yang kedua bantuan subsidi upah dengan anggaran sebesar 9,6 triliun. Akan diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk para pekerja yang rata – rata gaji di bawah 3,5 juta perbulan.
Dan selain itu bantuan yang ketiga yaitu dari pemerintah pusat meminta agar dari pemerintah daerah bisa mengalokasikan sekitar 2 persen dana transfer umum. Menurut MenKeu Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan pembayaran dengan 2 persen dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan nelayan.
Pemerintah berharap , dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi beban kemiskinan, serta sekaligus mendukung masyarakat dalam menghadapi tekanan
hidup
Tetapi seharusnya pemerintah benar – benar mencari bagaimana solusi menyelesaikan problematika di masyarakat dan bagaimana cara menyejahterakan masyarakat bukan hanya mengasih janji – janji palsu dengan slogannya yang memang manis tetapi justru hasilnya pahit yang di rasa oleh masyarakat.
Kekayaan alam baik di darat dan di lautan yang ada di negara harusnya dinikmati masyarakat secara gratis, tanpa ada pungutan sedikitpun yang bisa membebani masyarakat. Di sistem kapitalis seperti sekarang ini yang berkuasa dan bisa memberi manfaat pastinya akan menang dan akan mendapatkan manisnya kekayaan alam ini. Hanya sistem Islam solusinya, karena dalam Islam kekayaan dan hasil alam akan dikelola negara dan akan di berikan kepada masyarakat untuk menjamin kebutuhan hidup serta menyejahterakan masyarakatnya.
Wallahu ‘alam bi showab
Wiji Umu Fayyadh
Kebumen
[LM]
