Marak Dukun Bersertifikat, Negara Melegalkan Kesyirikan?
Oleh: Ana Mujianah, Jakarta Timur
Kehadiran Pesulap Merah dengan aksi beraninya membongkar trik sulap dan dunia perdukunan semakin heboh di jagat sosial media. Tak ayal, aksi Pesulap Merah itu membuat resah para dukun di Nusantara. Atas nama Persatuan Dukun Indonesia, mereka pun melaporkan Marcel Radhival atau Pesulap Merah ke polisi dengan alasan telah mengganggu bisnis mereka (tvonenews.com, 14/8/2022).
Menanggapi hal ini, para netizen pun melontarkan berbagai pertanyaan kritis terkait kesaktian dari para dukun tersebut. Terlebih ada unggahan salah seorang dukun yang menampakkan foto sertifikat dukun miliknya. Asumsi pun berkembang bahwa profesi dukun yang ada selama ini memang tak lebih dari sekadar kepintaran bermain trik, sebagaimana yang dibongkar oleh Marcel Radhival.
Adanya dukun bersertifikat cukup membuat miris, khususnya bagi penjagaan akidah umat. Tak dimungkiri, praktik perdukunan selalu lekat dengan kesyirikan, karena keyakinan orang awam bahwa dukun pasti memiliki kesaktian sehingga para dukun itu dijadikan tempat bergantung untuk menyelesaikan setiap persoalan mereka. Maka, ketika ada sertifikat bagi para dukun, negara secara tidak langsung telah melegalkan praktik kesyirikan. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan sangat berbahaya dan bisa mendangkalkan akidah umat.
Namun sayangnya, dalam sistem sekuler yang diterapkan di negeri ini, praktik kesyirikan justru diberi kebebasan selama tidak ada yang merasa terganggu. Negara baru akan bertindak jika ada yang melaporkan atau dianggap meresahkan masyarakat.
Berbeda dengan Islam. Dalam sistem Islam, menjaga akidah umat adalah tanggung jawab negara. Negara tidak boleh membiarkan praktik kesyirikan berkembang. Negara berkewajiban menanamkan akidah yang kuat di tengah masyarakat. Menindak tegas pelaku kesyirikan dan menutup rapat celah kesyirikan baik itu ada yang melaporkan atau tidak. Inilah sejatinya tugas negara sebagai pengayom masyarakat. (LM/LN)
