PNS Diganti Robot, Ilusi Kemajuan Bangsa
Oleh : Asbiyah, S.Pd
(Pengajar dan Aktivis Dakwah Sumut)
Lensa Media News – Dilansir dalam Indozone 28/11/2021, wacana pegawai negeri sipil (PNS) yang digantikan dengan robot artificial intelligence (AI) kembali ramai bergulir dalam beberapa hari terakhir. Wacana tersebut muncul seiring dengan rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi kedepannya. Rencananya, jumlah PNS akan dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh robot AI.
Wacana PNS diganti robot ini sejatinya bukan merupakan kali pertama mencuat bahkan sejak 19 desember yang lalu. Hal ini juga sempat di singgung oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, pada Desember 2019 lalu, Jokowi mengatakan pergantian tersebut dapat memudahkan pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional. Selain itu presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa dengan pergantian PNS jadi robot ini lebih memudahkan kita untuk memutuskan segala sesuatu dan tidak bertele-tele.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat kinerja ASN itu tak bisa dipukul rata. Memang secara kinerja ada yang lambat, tapi itu juga tergantung kementerian dan lembaganya. Karena wewenang menteri harusnya mengawasi pelaksanaan di bawahannya sesuai tugas dan fungsinya,” kata Trubus kepada VOI. (Redaksi 30 november 2021).
Namun di sisi lain, dengan adanya pergantian ASN oleh robot tak serta membuat penghasilan mereka berkurang. Oleh karena itu sudah pasti angka pengangguran akan bertambah. Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Dengan adanya hal ini pastinya akan banyak persoalan baru yang akan muncul karena pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren Global dan ingin dinilai modern tanpa memikirkan nasib rakyat. Kemajuan bangsa semestinya tidak diukur dengan sekadar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi saja, seharusnya yang menentukan suatu Negara itu maju atau tidaknya dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya, apakah kebutuhan masyarakat terpenuhi atau tidak itu lah yang menentukan kemajuan suatu Negara.
Inilah sistem demokrasi kapitalis yang semakin memperlihatkan kemajuan bangsa yang semu, selalu mementingkan keuntungan para kapitalis tanpa mementingkan nasib rakyat. Selain itu dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi ini pastinya tidak akan lepas dari kerjasama asing yang selalu mementingkan keuntungan para pemilik modal. Pada satu sisi berupaya setara dengan negara maju yang andal dalam menggunakan teknologi, pada sisi lain malah mengabaikan kebutuhan rakyat akan lapangan pekerjaan, oleh karena itu sangat penting untuk memahami dengan benar tujuan bernegara. Karena Negara seharusnya berupaya meningkatkan teknologi tanpa merugikan rakyat. Nagara seharusnya tidak menjadikan kemajuan teknologi sebagai alat pemuas nafsu serakahnya, akan tetapi untuk menyejahterakan masyarakat.
Hal ini pastinya berbeda dengan Daulah Islam, sistem Islam selalu menggunakan ukuran dasar berupa tercapainya tujuan bernegara yaitu menyejahterakan setiap individu, terciptanya ketenangan stabilitas melindungi dan meningkatkan taraf hidup rakyat, serta memajukan sains teknologi melebihi capaian peradaban maju mana pun. Kemudian, mampu berkontribusi positif dan signifikan di kancah dunia untuk mencapai peradaban yang gemilang. Peradaban Islam terbukti mampu bertahan terhadap dinamika zaman selama 1.300 tahun, tidak berusia pendek atau di bawah kendali Negara lain. Hal itu dapat tercapai karena sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Islam tidak sekadar akomodatif (menoleransi kemajuan), tetapi bersifat promotif (mendorong kemajuan) demi terpenuhinya kebutuhan rakyat sesuai dengan hukum syara’.
[faz/LM]
