Perubahan Iklim, Bukti Nyata Dunia Butuh Tatanan Bijaksana
Oleh: Yuke Octavianty
(Komunitas Pejuang Pena Dakwah)
Lensa Media News – Perubahan iklim kian hari mencekam. Bencana lingkungan pun tak berhenti menyapa. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga berbagai jenis pencemaran. Dan tentunya, bencana ini mengganggu kehidupan manusia.
Lembaga tinggi dunia pun selalu memikirkan dampak perubahan iklim dengan mengadakan konferensi-konferensi negara dunia untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi secara global. Salah satunya COP26, Conference of The Parties, Konferensi Internasional PBB yang ke-26. Konferensi tersebut secara resmi dibuka pada tanggal 31 Oktober 2021, di Glasgow, Inggris (voaindonesia.com, 31/10/2021). KTT Iklim PBB ini dihadiri oleh hampir 200 negara di dunia, mulai dari puluhan ribu negosiator, perwakilan pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku bisnis.
Konferensi tersebut diadakan untuk mencari solusi masalah iklim yang masih menggantung sejak kesepakatan iklim Paris 2015 dicetuskan. KTT tersebut berusaha menggiatkan usaha mereka untuk mempertahankan agar suhu global tidak naik melebihi 1,5°C (2,7 F) dalam abad ini dibandingkan dengan masa pra-industri.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengungkapkan bahwa Indonesia sangat berharap pada hasil konferensi untuk perbaikan iklim global dunia dan Indonesia. Indonesia pun terus mendukung semangat menjaga kenaikan suhu bumi agar tidak lebih dari 1,5°C , serta implementasi menuju net-zero emission atau nol emisi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab umum yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (jpnn.com, 13/9/2021).
Namun, apakah setiap konferensi berjalan sesuai harapan dan membuahkan solusi dalam penyelesaian masalah perubahan iklim dunia?
Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Patricia Espinosa menjelaskan cuaca ekstrem telah menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa dan mata pencaharian hancur, “Kita sedang menuju kenaikan suhu global 2,7°C, padahal harusnya menuju sasaran 1,5°C” (muslimahnews.com, 4/11/2021). Fakta inilah yang membuat gusar dunia.
Kerusakan lingkungan, mulai dari kerusakan ekosistem karena rusaknya keseimbangan lingkungan. Mulai dari perambahan hutan, pembukaan lahan kelapa sawit, hingga kebakaran hutan yang berakibat pada krisisnya kesehatan bumi. Dampaknya, pasti “dinikmati” oleh manusia, yang notabene sebagai penghuninya.
Perdagangan karbon pun menjadi salah satu biang kerok krisis iklim dunia. Nicholas Stern, penasihat pemerintah Inggris di bidang ekonomi perubahan iklim tahun 2005-2007, mengungkapkan bahwa dasar perdagangan emisi adalah memberikan hak properti kepada emiten, dan kemudian mengizinkannya untuk diperdagangkan (IG: @muslimah_timur_jauh).
Berdasarkan CEOWorld Magazine, Indonesia menjadi salah satu negara, dari 10 negara, dengan tingkat kehilangan hutan yang sangat besar. Hilangnya ekosistem hutan dapat memicu bencana lingkungan. Karena sesungguhnya hutan lah salah satu jantung napas untuk dunia. Deforestasi yang tak terkendali ditambah sedikitnya upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan memperparah keadaan iklim negeri ini. Dan dampaknya pada keadaan iklim dunia dalam skala global.
Kebijakan dunia tentang perubahan iklim ternyata tak sejalan dengan kesepakatan. Carut-marutnya kebijakan tata kelola tanah dan hutan, tumpang tindih kepemilikan lahan, pembabatan hutan, leluasanya pembukaan lahan sawit dengan perizinan, dan mudahnya perizinan untuk suatu kawasan hutan milik rakyat membuktikan bahwa kebijakan negeri ini hanya berpijak pada kepentingan golongan tertentu, yakni pemilik modal dan kekuasaan.
Wajar adanya jika kebijakan yang ditetapkan tak sejalan dengan kampanye iklim dunia. Karena sistem yang dijadikan pondasi adalah sistem kapitalistik liberal. Kebijakan yang menyandarkan segala keputusan pada manfaat dan untung rugi. Ini pun tak hanya berlaku di Indonesia, namun seluruh negeri di dunia.
Kebijakan kapitalistik hanya mengutamakan keuntungan materi. Tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan serta dampaknya bagi umat. Perdagangan karbon menjadi isu membara di setiap jengkalnya karena potensi menghasilkan profit yang luar biasa.
Sangat berbeda dengan prinsip syariat Islam. Syariat Islam mengutamakan kepentingan setiap individu sebagai prioritas utama pelayanan negara. Dunia darurat iklim sejatinya membuktikan bahwa dunia membutuhkan institusi yang sahih dan bijaksana dalam menetapkan kebijakan bagi sejahteranya umat. Dengan tujuan utama meraih rida Allah sebesar-besarnya. Bukan laba dunia fana. Syariat Islam yang sempurna hanya dapat terwujud dalam tatanan (institusi) sempurna, Khilafah manhaj an-nubuwwah.
Wallahua’lam bishawwab.
[lnr/LM]
