Dampak Efisiensi Anggaran, Kepentingan Rakyat Dikorbankan
Oleh : Nisfah Khoirotun Khisan
LenSaMediNews.Com, Opini–Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh rezim Prabowo-gibran menuai pro kontra dan kegelisahan di masyarakat. Kegelisahan tersebut tampak dari tagar di platform X yang menjadi trending topik pada Senin, 17 Februari 2025.
Tagar ini juga menyertai aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil di beberapa wilayah di Indonesia buntut dari kebijakan dibawah kepemimpinan Rezim Prabowo-Gibran yang dirasa semakin jauh dari harapan.
Salah satu yang dikritisi adalah adanya pemangkasan dana dalam rangka efisiensi anggaran yang menjadi polemik panas di sosial media. Dalam pandangan mereka, pemangkasan anggaran yang dilakukan pasti akan berdampak nyata terhadap berbagai sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat. Diantaranya memengaruhi biaya pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
Kebijakan yang semakin Menyengsarakan
Jelas kebijakan efisiensi anggaran tidak tepat sasaran bahkan terkesan memaksa, bagaimana tidak? Jika yang dilakukan pemerintah memang efisiensi anggaran demi kepentingan rakyat dengan memotong dana dari dana layanan publik, maka tak akan ada yang menerima dampak negatif dari pemangkasan anggaran, seperti yang dialami Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
lembaga tersebut harus menghapus seluruh anggaran riset. Efisiensi anggaran ini juga akan meningkatkan angka PHK dari lembaga lain misalnya saja Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI yang akhirnya memilih memangkas anggaran dengan merumahkan pegawainya.
Dengan kebijakan di bawah pemerintahan baru, kehidupan masyarakat alih-alih makin membaik dari kondisi sebelumnya yang sudah karut marut, justru semakin banyak kebijakan pemerintah yang akan terus menyusahkan rakyat meski dibungkus narasi “demi kepentingan rakyat”. Pemerintah terlihat kian kehilangan arah. Kinerja mereka hanya berorientasi pada ambisi jangka pendek dan upaya membangun citra semata.
Wajah Asli Pemimpin Sistem Sekular
Segala masalah yang terjadi hari ini menunjukkan wajah asli penguasa negeri sekuler dan menegaskan bahwa sistem hari ini sejatinya sangatlah buruk, hanya saja terus menrus dipertahankan dari rezim ke rezim. Bagaimana tidak? Alih-alih bertanggungjawab mengurus rakyat dan memberi solusi atas problem masyarakat dengan solusi tuntas yang menyejahterakan, para penguasa malah kerap sibuk melanggengkan kursi kekuasaan.
Persis, sebagaimana namanya, dalam sistem kapitalisme sekular memang tidak pernah mengenal aturan agama, termasuk mengenal bahwa amanah adalah tanggungjawab yang akan diminta pertanggungjawaban diakhirat kelak.
Mereka tak ubahnya sebagai tangan-tangan yang melanggengkan cengkeraman kekuasaan para pemilik modal (kapital). Ketika penguasa dan pengusaha mengurusi negeri ini , sehingga corak kepemimpinan mereka kental dengan kepentingan oligarki (para pemodal) sedang kepentingan rakyat diabaikan.
Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Jika berbicara perbandingan antara kepemimpinan Islam dan Kepemimpinan sekular Kapitalisme jelas ada gap perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam sistem sekuler mereka menjadikan penguasa tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik.
Para penguasa, pemimpin, dan pejabat yang terpilih dalam politik demokrasi akan selalu berada dalam lingkaran konflik kepentingan, baik individu, golongan, ataupun partai. Pada akhirnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk rakyat tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Sedangkan dalam prinsip kepemimpinan Islam, kedaulatan penuh ada di tangan syara’ dimana sistem ini menjadikan pemimpin harus tunduk pada hukum Allah (syara’) dan tidak berpihak pada pihak lain yang ingin mendapat keuntungan semata. Pemimpim juga harus terikat dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Alquran dan Hadist RasulNya.
Dalam Islam, sumber pendapatan dan anggaran negara banyak dan beragam, tidak hanya bergantung pada utang dan pajak. Pengelolaan anggaran dalam sistem Islam dilakukan di dalam sebuah lembaga bernama Baitulmal.
Sumber pemasukan tetap di Baitulmal terdiri dari fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara seperti usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam hlm. 530).
Begitulah cara Islam menyejahterakan rakyatnya tanpa harus memotong anggaran demi efisiensi tapi melalaikan keadaan Rakyatnya, sebab hubungan antara penguasa dengan rakyat adalah hubungan ketaatan pada perintah Allah, dimana penguasa mengemban amanah besar untuk mengurus dan mengelola kepentingan rakyat karena ketaatan pula. Wallahu A’lam Bishowab. [LM/ry].
