Promo Tiket Jelang Lebaran, Bentuk Kebijakan Populis Musiman
Oleh: Asha Tridayana
LenSaMediaNews.com__Mudik menjadi momen yang ditunggu bagi kebanyakan masyarakat yang hidup merantau. Biasanya dilakukan pada Hari Raya Idulfitri yakni setahun sekali, mengingat biaya perjalanan yang cukup menguras kantong. Tidak sedikit yang rela menabung lama demi bisa bertemu dan berkumpul sanak saudara di kampung halaman.
Namun, realita sering kali tidak sesuai harapan karena terkendala mahalnya tiket transportasi atau terbatasnya kuota penumpang, menjadikan masyarakat gagal mudik. Atau memilih jalur pribadi yang juga menantang, melihat banyaknya jalan raya bergelombang dan berlubang besar. Sementara tidak semua orang mampu menggunakan jalan tol yang bertarif mahal.
Keresahan masyarakat tersebut mendapat respon dari Presiden Prabowo yang memastikan tarif tol akan mengalami penurunan selama arus mudik dan arus balik Idulfitri tahun 2025 ini. Selain itu, telah dilakukan koordinasi oleh Menteri Perhubungan, Menteri BUMN hingga Menteri Pekerjaan Umum untuk menjamin fasilitas transportasi dan pelayanan publik agar mudik berjalan lancar dan aman. Sementara besaran potongan tarif tol sedang dibahas oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) (www.viva.co.id, 28-02-25).
Di sisi lain, akan ada program mudik gratis yang digelar pemerintah mencapai 100.000 orang (moda transportasi motor, bus, kereta api, dan kapal laut). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan cara mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat milik Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub. Tidak hanya itu, tiket penerbangan domestik kelas ekonomi juga dipotong 13-14 persen dan tarif tol juga dikabarkan mendapat diskon hingga 20 persen. Menjadi harapan Presiden Prabowo untuk membuat perjalanan mudik masyarakat senantiasa aman, nyaman, dan terjangkau (www.viva.co.id, 01-03-25).
Sederet kebijakan terkait kemudahan transportasi dan layanan publik seperti diskon tarif tol dan harga tiket selama libur lebaran menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Padahal kebutuhan masyarakat tidak hanya saat lebaran, tetapi setiap saat ada keperluan dapat dengan mudah berkunjung ke kampung halaman.
Bahkan, pemerintah merasa seolah telah menyelesaikan masalah mahalnya biaya transportasi yang semakin memberatkan masyarakat. Nyatanya, seusai lebaran semuanya kembali ke mode mahal. Pantas jika kebijakan pemerintah hanyalah kebijakan populis yang penuh pencitraan demi mengambil simpati rakyat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga membiarkan pelanggaran oleh pihak swasta yang dengan mudah menaikkan tarif demi memperoleh keuntungan. Kondisi semacam ini tidak terjadi begitu saja tetapi ada yang mendasari dan mengokohkan. Yakni penerapan sistem kapitalisme oleh negara telah merusak tatanan kehidupan hingga menyengsarakan masyarakat.
Sistem ini memaksa negara menyerahkan seluruh pengelolaan transportasi dan layanan publik pada swasta (investor). Menjadikan negara tidak mempunyai wewenang dalam menentukan tarif transportasi karena dikendalikan oleh pihak swasta. Akibatnya tidak banyak masyarakat yang mampu menjangkaunya.
Kapitalisme juga membuat negara hanya berpihak pada kepentingan pihak korporat. Melalui kebijakan populis otoriter, negara memberi banyak peluang bagi penguasa dan pengusaha berkolaborasi menimbun kekayaan. Sistem yang memang berasaskan materi sehingga selama berpotensi menghasilkan uang akan terus dikejar sekalipun mengorbankan kepentingan rakyat. Begitulah wajah asli kapitalisme yang melahirkan kebijakan seolah peduli nasib rakyat, sebenarnya hanya tambah sulam yang penuh tipu daya.
Harapan mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, murah dan berkualitas tidak akan pernah terwujud selama kapitalisme yang diemban negara. Karena hanya negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam dalam naungan Khilafah yang mampu merealisasikannya tanpa membebani dan menyengsarakan rakyat.
Tidak hanya saat Idulfitri atau momen tertentu, tetapi rakyat dapat menikmati fasilitas transportasi terbaik setiap saat. Negara dalam Islam benar-benar menjadi pengurus yang memprioritaskan kemaslahatan umat bukan berorientasi pada kekuasaan semata. Negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan umat secara menyeluruh.
Bahkan Islam melarang negara menyerahkan pengelolaan fasilitas dan layanan publik pada swasta. Apalagi negara hanya bertugas sebagai regulator dan mengkomersialkan hajat hidup masyarakat. Jelas hal ini tidak ada dalam aturan Islam sehingga negara yang menerapkan Islam justru berupaya menjamin ketersediaan transportasi berkualitas agar seluruh rakyat dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah saatnya negara kembali kepada Islam agar kehidupan terbaik dapat terwujud.
Wallahu a’lam bish-shawwab. [LM/Ss]
