Mewaspadai Banjir Produk Murah Cina
Oleh : Ummu Haidar
LenSa Media News–Menteri Keuangan atau Menkeu AS, Janet Yellen mengatakan, bahwa pasar negara berkembang termasuk beberapa negara G20, berbagi keprihatinannya tentang kelebihan kapasitas industri China. Yellen juga mendorong, untuk memberikan tekanan kepada Beijing agar mengubah model ekonominya.
Yellen mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara, bahwa ada kekhawatiran tentang China yang berinvestasi berlebihan di pabrik dan membanjiri dunia dengan barang-barang murah yang terus meluas. Bahkan menurutnya apa yang dilakukan China sudah jauh melewati batas dan G7 telah menaikkan tarif pada baja dan kendaraan listrik China (sindonews.com, 28/07/2024).
Kondisi ini membuat RI kebanjiran produk murah China sehingga menekan daya saing produk lokal termasuk UMKM. Imbasnya PHK hingga ancaman penutupan pabrik Indonesia semakin besar (CNBC Indonesia.com, 15/07/2024).
Kalah Saing Dengan China
Sejak berlakunya CAFTA ( China-ASEAN Free Trade Agreement ) pada tahun 2010 silam. Indonesia secara resmi memasuki zona liberalisasi perdagangan. Sayangnya, negara tidak memiliki kesiapan tuk bersaing. Hal tersebut nampak pada terjadinya defisit neraca dagang dengan China yang terus berulang. Bahkan negara telah sepenuhnya terjebak dalam perdagangan bebas. Dimana banjir produk import yang mematikan industri dalam negeri terjadi dan besarnya ketergantungan pada impor.
Atas nama mitra dagang, produk manufaktur China terus menggempur pasar domestik RI. Belakangan yang mencuat diantaranya tekstil hingga keramik. Kekhawatiran industri RI pun kian besar, mengingat import produk murah China telah lama terjadi. China juga terus melakukan inovasi dan penetrasi pasar Indonesia melalui penguatan efisiensi dan skala ekonomi. Hingga biaya rata-rata yang rendah menyebabkan komoditas mereka makin kompetitif. Sementara industri dalam negeri kian terpukul karena produk RI yang berbiaya tinggi harus bersaing dengan produk China yang murah.
Dukungan besar pemerintah China terhadap industri manufakturnya dianggap sebagai sebab murahnya produk China. Baik dari sisi perizinan, tenaga kerja, insentif ekspor, penguatan industri e-commerce bahkan peningkatan manajemen data cross-border, serta pengoptimalan jalur ekspor cross-border. Akibatnya kran impor kian terbuka. Ketergantungan pada produk impor makin nyata. Rakyat RI kian dirugikan atasnya. Sebab banyak pabrik yang harus menutup usaha dan gelombang PHK yang masif.
Dilain sisi, semakin tinggi impor, melambungnya harga tak terhindarkan. Dampaknya, pelemahan daya beli dan makin banyak rakyat yang jatuh pada jurang kemiskinan. Literasi financial yang rendah juga memperburuk perekonomian individu. Kondisi sosial masyarakat secara umum pun kian terpuruk.
Jebakan Kapitalisme
Fenomena terjebaknya negara RI pada pasar bebas. Sejatinya merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis menuntun manusia pada hukum rimba. Kapitalisme sangat menekankan pada kekuatan modal dan alat produksi dalam upayanya survive. Akibatnya, di zona pasar bebas, para kapitalis akan memiliki kekuatan ekspansi pasar pada semua level masyarakat. Sedang level ekonomi dibawahnya terampas pangsa pasar dan lahan pencariannya. Wajar jika kemudian banyak industri gulung tikar, phk masif, daya beli menurun dan kemiskinan kian marak.
Dilain sisi, penerapan sistem kapitalisme telah meminimalisir peran negara sebatas regulator semata. Alhasil, alih-alih melayani kepentingan rakyat. Negara justru berperan memuluskan kepentingan korporasi. Penyokong bagi kepentingan dan kesejahteraan negara kapitalis global.
Islam Menjaga Industri Perdagangan
Islam menetapkan bahwa negara berfungsi sebagai rain (pengurus urusan rakyat). Negara wajib menerapkan sistem ekonomi Islam, termasuk dalam pengaturan industri perdagangan. Mekanisme pelaksanan pengaturan industri perdagangan tersebut antara lain :
Pertama, negara menjadikan industri strategis sebagai fondasi seluruh kebijakan negara di bidang industri. Seperti industri alat berat, industri penghasilan mesin industri, persenjataan hingga TPT (pakaian dan makanan). Hal ini memastikan negara membangun visi politik industri yang mandiri, maju dan terdepan. Hingga mampu bersaing dengan negara lain.
Kedua, negara Islam menjalin hubungan luar negeri dengan cermat dan mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Setiap hubungan perdagangan luar negeri yang terjalin, senantiasa berlaku ketentuan pengutamaan perlindungan terhadap industri dan dunia usaha rakyat.
Ketiga, negara menjamin iklim usaha yang kondusif dan aman untuk rakyat. Dengan ini kesejahteraan rakyat terjamin, rakyat memiliki daya beli tinggi dan teredukasi tuk bijak dalam konsumsi.
Demikianlah, negara dalam naungan Islam tidak akan membiarkan rakyat berjuang sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun negara memberi pelayanan dan berbagai kemudahan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kesejahteraan. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
