Kebijakan Serampangan, Sritex Jadi Korban
Oleh : Ida Fitri
Pemerhati Pendidikan
LenSaMediaNews.Com, Opini–Kurator dari Pengadilan Niaga memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 8.400 orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ia dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan bertanya langsung kepada tim kurator Sritex. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan akan tunduk pada hukum untuk kasus ini. (CNBC Indonesia, 28-02-2025).
PT Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara, yang dianggap paling kuat dari PHK. Namun nyatanya harus melakukan PHK massal. PHK massal di Sritex ini bisa dianggap sebagai dampak sosial dari kebijakan pemerintah, yang membuat kemudahan produk Cina masuk ke Indonesia melalui ACFTA maupun UU Cipta kerja.
Sesak rasanya membayangkan begitu banyak orang tidak punya pekerjaan atau harus kehilangan pekerjaan, dan bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya juga melanjutkan kehidupan? Belum lagi sulitnya mencari kerja saat ini, akan kemana mereka berlari? Pertanyaan yang menggelayut terus berlanjut, bagaimana bisa perusahaan besar yang sudah beroperasi puluhan tahun bisa bangkrut begitu saja? Ada apa sebenarnya dengan kondisi Sritex saat ini?
Ternyata ini akibat penerapan sistem Kapitalisme yang menggunakan prinsip liberalisasi ekonomi. Negara berwatak populis otoriter, yang menjalankan peran hanya sebagai regulator kebijakan untuk memenuhi kepentingan oligarki. Bahkan Sritex dijanjikan akan selamat jika saat pemilu memilih calon tertentu.
Ngeri sekali bukan? demi ambisi mengumbar janji, sedangkan jika tidak sesuai akan diabaikan dan tidak dipikirkan. Apakah seperti itu karakter pemimpin yang dipilih rakyat tetapi tidak mau sepenuhnya mengayomi rakyat? Ditambah bahan pokok mahal, kesehatan mahal, pendidikan mahal, korupsi dimana-mana, kesejahteraan hanya menjadi angan-angan, bagaimana bisa sejahtera jika mencari pekerjaan saja susah?
Liberalisasi menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri. Dengan sistem ini yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin, kesejahteraan hanya dirasakan segelintir orang, kekayaan hanya berputar di kisaran tertentu saja.
Maka tidak salah jika masyarakat ramai-ramai membuat tagar “#kabur aja”, karena mereka kecewa, susah mencari kerja di negara yang sebenarnya kaya. Negara saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, selain tagar tersebut, juga berseliweran tagar lain yang menyertai “#Indonesia gelap.” Ini menunjukkan kondisi yang tidak kondusif di negeri tercinta ini. Selain permasalahan rakyat jelata, pengusaha pun juga ternyata terkena dampaknya.
Sistem Islam menjamin suasana yang kondusif bagi para pengusaha dan perusahaan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi 3, yaitu pemilikan umum, kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara. Negara akan menjamin harta seluruh warga negara dan menyejahterakan dengan pengaturan yang amanah.
Negara menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan memadai dengan berbagai mekanisme sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “Nidzom Iqthisody” karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani, seorang Mujtahid mutlak, termasuk memberikan modal bisnis, iqtha’, dan lain-lain. Mekanisme ini akan dijalankan oleh penguasa yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam dan memiliki profil Islam. Wallahu a’lam bishshawab. [LM/ry].
