Danantara, Dana Segar bagi Oligarki
Oleh Ferrina Mustika Dewi
Penggiat Dakwah Remaja
Lensamedianews.com__ Tiap hari, ada saja gebrakan dari pemerintah kita yang membuat masyarakat mengelus dada. Lebih dari seratus hari Kabinet Indonesia Maju memperlihatkan kinerjanya. Sejak kabinet yang baru ini dilantik akhir tahun lalu ada beberapa gagasan, hingga berbagai kebijakan yang sudah mereka jalankan. Salah satunya, Proyek Super Holding yang berawal dari cita-cita (ambisi) Presiden Replubik Indonesia.
Presiden Prabowo menggunakan deviden BUMN yang selalu disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tapi dialihkan menjadi investasi pemerintah kabinet sekarang ke Danantara. Sekaligus, beliau memerintahkan menginvestasikan dana hasil efisiensi anggaran APBN ke Danantara (money.kompas.com, 18-02-2025).
Apa itu Danantara ?
Jadi, Danantara itu desain ekonomi yang sedang disiapkan adalah konsep kapitalisme negara yang mengusung ekonomi kerakyatan. Namun tidak melepaskan oligarki yang telah menjadi tim suksesnya. Maka dibentuklah Danantara ini sebagai langkah untuk optimalisasi modal dan aset negara yang tersebar di mana-mana. Hingga terkumpul melalui BUMN, seperti halnya Cina dalam mengejar pertumbuhan ekonomi negaranya. Aktor-aktor yang menikmati Danantara adalah para oligarki seperti yang bisa dilihat dari jajaran petinggi yang dipilih presiden.
Tapi kenapa sangat ramai dibahas masyarakat Indonesia? Karena modal dari Danantara ini berasal dari uang rakyat yang dipertaruhkan dalam persaingan bebas global. Pemerintah lebih memilih investasi di sektor keuangan daripada mendukung penuh sektor vital yang melayani hajat hidup rakyatnya (pikiran-rakyat.com, 30-01-2025).
Danantara sendiri juga akan memperoleh penambahan modal melalui mekanisme investasi pemerintah dari hasil kebijakan efisiensi APBN diperkirakan sebesar Rp556 triliun. Efisiensi APBN yang pilih-pilih tersebut tedapat 17 kementerian atau lembaga yang dikecualikan, terkena dampak langsung bagi kinerja pemerintahan. Khususnya kinerja pelayanan publik setiap kementerian.
Dampak tidak langsung dari efisiensi anggaran yang diberikan pada Danantara diawali dengan penurunan daya beli, shifting ekonomi, penurunan produksi, sampai PHK. Buruknya, jika investasi dalam Danantara gagal, maka uang rakyat pun hilang dan tak mungkin kembali. Parah ‘kan ?
Jadi hal-hal tersebut lah yang menjadi pemicu reaksi publik. Masyarakat dikejutkan dengan ambisi besar presiden yang membuat badan pengelola investasi diantara banyaknya badan pengelola investasi yang telah dibentuk (money.kompas.com, 18-02-2025).
Solusi dari Ekonomi Islam
Guys, Islam sudah memberikan tuntunan tentang konsep kepemilikan dan proses pengelolaannya. Ekonomi Islam mengelola harta rakyat demi kesejahteraan rakyat, bukan dikembangkan untuk investasi. Keseluruhan dana yang masuk dalam kas negara dikelola sesuai ketentuan yang telah ditetapkan syari’at. Baitulmal dapat memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, bahkan memberi modal bisnis secara gratis. Khalifah akan menentukan siapa yang berhak mengelola dan siapa yang berhak menerima hasilnya. Dengan sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud.
Tapi bukan berarti dalam pemerintahan Islam tidak ada mekanisme investasi untuk mengembangkan dana. Pasar dalam syariah dibuka lebar untuk masyarakat yang dapat melakukan transaksi dalam berbagai bidang ekonomi, dalam perdagangan, ketenagakerjaan, pertanahan, industri, pertanian, dan jasa-jasa. Rakyat juga dapat menjadi investor (shahibul mal) dalam bidang sumber daya ekonomi (SDE), kecuali masuk ke SDE umum atau milik publik. Karena SDE umum adalah milik masyarakat sepenuhnya yang dikelola negara, demi mendapatkan keuntungan bagi kesejahteraan rakyat. Rasulullah bersabda, “Imam / Khilafah itu laksana gembala dan ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya” (HR. Bukhari dan Muslim)
Rasulullah saw. yang telah mengatur urusan kemaslahatan bagi kaum muslim. Beliau menugaskan para sahabat untuk menjalankan peran pengelolaan keuangan negara, dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, juga kesejahteraan umum (muslimahnews.net, 27-02-2025).
Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan Syari’at Islam. Ekonomi Islam menyerahkan kepada individu dan swasta untuk mengembangkan harta di pasar syari’ah sesuai ketentuan syari’at. Semua akan terwujud dalam Islam kaffah. Wallahu’alam []
