Danantara: Harapan Ekonomi atau Jebakan Oligarki?
Oleh: Nur Eva Hadiyanti
Pemerhati Sosial
LenSaMediaNews.com__Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Danantara Indonesia, sebuah sovereign wealth fund (SWF) yang bertujuan mengelola aset negara untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan investasi sebesar $20 miliar, dengan aset yang dikelola mencapai lebih dari $900 miliar, termasuk perusahaan milik negara seperti PLN dan Pertamina (theaustralian.com.au, 24/02/2025).
Danantara diharapkan dapat menarik investor asing untuk membiayai proyek-proyek besar di sektor energi dan infrastruktur. Namun, muncul kekhawatiran bahwa model pengelolaan ini membuka ruang bagi oligarki dan kepentingan asing untuk mengontrol aset negara. Struktur Danantara yang cenderung tertutup memicu kekhawatiran bahwa dana ini dapat menjadi alat bagi segelintir elite ekonomi dan politik untuk semakin memperkuat kekuasaannya (reuters.com, 28/02/2025).
Kapitalisme dan Oligarki dalam Ekonomi Nasional
Pembentukan Danantara seharusnya menjadi langkah strategis dalam mengelola kekayaan negara. Namun, dalam sistem kapitalisme, kebijakan ini lebih condong menguntungkan segelintir elite ketimbang menciptakan pemerataan ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bagaimana oligarki di Indonesia menguasai sektor-sektor vital seperti energi dan pertambangan. Danantara, dengan mekanisme investasi terbuka dan berbasis profit, justru membuka peluang bagi mereka untuk semakin mendominasi ekonomi.
Penempatan BUMN di bawah kendali dana investasi swasta dan asing bisa memperlemah kedaulatan ekonomi nasional. Sumber daya yang seharusnya menjadi milik rakyat justru dikelola dengan orientasi pasar bebas yang lebih mengutamakan keuntungan dibanding kesejahteraan masyarakat luas. Jika dibiarkan, hal ini dapat semakin memperdalam kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi.
Solusi Islam: Mengembalikan Kepemilikan kepada Rakyat
Islam memiliki sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi kepemilikan umum dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Dalam Islam, negara berperan sebagai pengelola utama aset-aset publik. Model Islam dalam pengelolaan ekonomi meliputi: 1. Kepemilikan Umum – Sumber daya seperti minyak dan gas tidak boleh dikuasai individu atau swasta. Negara wajib mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat.
2. Larangan Privatisasi Aset Strategis – Islam melarang privatisasi aset yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
3. Sistem Keuangan Berbasis Zakat dan Baitul Mal – Islam memiliki mekanisme ekonomi yang tidak bergantung pada utang dan intervensi asing.
4. Kepemimpinan Amanah dan Bebas Korupsi – Negara dalam Islam dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada oligarki.
Hanya Islam yang Mampu Menjadi Solusi
Danantara mungkin terlihat sebagai solusi ekonomi, namun jika masih dalam kerangka kapitalisme, potensi eksploitasi oleh oligarki tetap besar. Islam memberikan solusi nyata dengan sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan keuntungan segelintir elite.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, kekayaan negara dapat dikelola dengan adil dan dikembalikan kepada rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya umat meninggalkan kapitalisme dan beralih kepada sistem Islam yang terbukti memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. [LM/Ss]
