Akibat Efisiensi Anggaran, Rakyat jadi Korban
Oleh : Umi Nissa
Lensamedianews.com__ Viralnya Tagar #IndonesiaGelap jadi trending topik di platfrom x pada Senin 17-2-2025. Tagar ini menyertai aksi massa yang digagas koalisi masyarakat sipil di beberapa wilayah Indonesia sebagai protes atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang kian hari dirasakan makin jauh dari harapan (Muslimahnews.net. 19-2-2025).
Salah satunya yang mereka kritisi adalah ke luarnya kebijakan efisiensi anggaran yang hari ini sedang menjadi polemik panas di tengah masyarakat, termasuk media sosial. Dalam pandangan mereka, pemangkasan dana tersebut nyata telah berpengaruh terhadap berbagai sektor yang mengangkat kepentingan publik. Di antaranya memengaruhi biaya dan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah.
Selain soal efisiensi anggaran, ada 13 tuntutan lain yang disampaikan para demonstran, antara lain menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program-program populis seperti Makan Siang Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.
Jika dicermati, tuntutan para demonstran itu sejatinya memang sangat mewakili perasaan masyarakat, meski sayangnya solusi yang ditawarkan cenderung “kekiri-kirian”. Begitu tepat untuk menggambarkan kekhawatiran besar masyarakat terhadap masa depan bangsa yang semakin hari semakin tampak gelap gulita dan jauh dari harapan sejahtera.
Betapa tidak, di bawah pemerintahan baru kehidupan masyarakat alih-alih makin membaik dari kondisi sebelumnya, malah kini banyak kebijakan pemerintah yang juga menyusahkan rakyat. Meski dibungkus narasi “demi kepentingan rakyat” pemerintah terlihat kian kehilangan arah kinerja. Mereka hanya berorientasi pada ambisi jangka pendek dan upaya membangun citra.
Keluarnya Intruksi Persiden (Inpres) No.1Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025 juga menjadi salah satu puncak kekesalan masyarakat. Meski diklaim demi menghemat anggaran dan memastikan alokasinya berjalan secara optimal di tengah kondisi kritisnya keuangan negara, tetapi implementasinya justru menambah panjang daftar masalah dan beban hidup yang harus dihadapi masyarakat banyak. Termasuk akibat kebijakan pajak, lapangan kerja yang sulit, dan mahalnya biaya-biaya kebutuhan.
Tengok saja, hari-hari belakangan ini wacana Pemilu 2029 juga santer dibicarakan, padahal pemerintah ini baru saja melewati 100 hari. Dan kinerjanya masih belum menampakkan titik terang, justru sebaliknya malah memunculkan permasalahan. Wajar jika rakyat marah, sebab urusan negara seakan akan jadi ajang judi dan permainan. Wajar pula rakyat meradang karena merekalah yang terus menjadi korban.
Sesuai namanya, sistem kepemilikan sekuler kapitalisme memang tidak mengenal aturan agama, termasuk soal amanah dan tanggung jawab besar yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sistem ini menempatkan negara atau kekuasaan hanya sebagai alat meraih kepentingan, terutama kepentingan segelintir orang dari kalangan para pemilik kapital.
Kepemimpinan Islam adalah satu-satunya solusi dan harapan masyarakat untuk sejahtera. Sebab kepemimpinan dalam pandangan syariat adalah pengurus, alias pelayan sekaligus pelindung umat. Bahwa seorang penguasa harus memenuhi syarat sah kepemimpinan, ketakwaan, bersifat adil, serta lemah lembut yang mencegahnya dari berbuat sewenang-wenang dan zalim. Adapun dalam tanggung jawab umumnya sebagai seorang pemimpin, ia pun harus memiliki kepribadian Islam yang kuat.
