Efisiensi Anggaran dan Masa Depan Bangsa yang Dikorbankan
Oleh Najma Nabila, Bogor
Lensamedianews.com_ Ramai diberitakan dan dibahas efisiensi instansi pemerintah di berbagai kanal berita dan platform media sosial. Tidak hanya soal jam operasional instansi yang dibatasi, program yang ditiadakan, bahkan dana riset untuk pendidikan tinggi maupun lembaga riset nasional juga kena dampaknya. Viral di media sosial pendidikan dijadikan prioritas sekunder, yang membuat rakyat Indonesia geram akan nasib bangsa ke depan. Bukankah sekarang saja pendidikan Indonesia masih tidak merata dan masih banyak kekurangan yang harus dituntaskan?
Selain bertujuan untuk menutup kebutuhan anggaran pemerintah, disebut-sebut bahwa efisiensi ini juga bertujuan untuk menutupi anggaran makan bergizi gratis (MBG). Sayang, rakyat justru tidak menyambut efisiensi ini. Justru kenyataan bahwa ketika anak bisa dapat makan gratis di sekolah, tapi ketika pulang, ayahnya telah dirumahkan oleh kantor, atas nama efisiensi. Bukankah telah nyata dampaknya justru lebih besar dan menyeramkan untuk nasib masa depan Indonesia? Bahkan tagar #kaburajadulu dan #Indonesiagelap mulai ramai menunjukkan ketidakpuasan masyarakat dengan pengurusan penguasa saat ini. Apa yang diharapkan dari efisiensi anggaran? Di mana Indonesia emas yang digadang-gadang akan hadir di 2045? Bukankah efisiensi anggaran ini malah jadi mempertanyakan kualitas generasi masa depan?
Dalam Islam, penguasa memiliki peran sebagai raa’in atau pihak yang memiliki tugas utama mengurusi urusan rakyat. Bukan sekadar berupa makan gratis, tetapi lebih besar lagi yaitu meliputi mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok. Orientasi penguasa bukanlah jabatan atau akses yang mempermudah bisnis orang-orang yang berpihak padanya, melainkan amanahnya dilakukan dalam kerangka menegakkan dan menjalankan syariat Allah. Sehingga alasan ini mampu menjaga perilaku penguasa agar terus membuat keputusan dan menjalankan negara dalam rambu-rambu yang Allah ridai, sesuai tujuan ditegakkannya aturan dan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Alhasil, rakyat dalam kepemimpinan Islam hidup sejahtera dan terjamin kebutuhannya.
Selain itu, dalam negara Islam, sumber pemasukan bukan berasal dari utang dan pajak semata. Kekayaan alam tidak dikuasai oleh swasta maupun oknum atau pihak/organisasi tertentu untuk memperkaya golongannya, melainkan dikelola untuk keberlangsungan negara tersebut, yang artinya juga untuk kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Anggaran pun dikelola dengan profesional dan direncanakan dengan matang. Semua berlandaskan semangat bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Hanya dalam kerangka pengurusan umat yang berlandaskan Islam seperti inilah pengurusan umat akan berjalan dengan baik dan optimal. Wallahu a’lam bish shawwab.
