Kemiskinan, Politik Angka dalam Sistem Demokrasi Kapitalis, Sudah Biasa
Oleh: Sunarti
LenSa MediaNews__ “Bagai menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri” artinya segala sesuatu yang kita lakukan bisa kembali ke diri kita sendiri, baik hal baik maupun buruk. Begitu peribahasa yang tepat untuk mengibaratkan peristiwa yang terjadi saat ini. Bagaimana tidak, sekarang dalam sistem politik demokrasi kapitalis, seringkali rezim bermain angka untuk menaikkan citranya, terlebih saat akhir kepemimpinannya.
Tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Sebut saja data BPS di Ngawi yang menunjukkan kabupaten Ngawi memiliki tingkat angka penurunan kemiskinan tertinggi dibanding Kabupaten/Kota tetangga, sebesar 0,59 point dengan presentase 13,81 persen. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Ngawi pada Maret 2024 menunjukkan angka penurunan sekitar 116,47 ribu jiwa. Jumlah itu berkurang sekitar 4,83 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 sebesar 121,30 ribu jiwa. Wabub Ngawi mengklaim hal ini terjadi karena berbagai intervensi melalui bantuan sosial fokus lokasi khusus dan segmen tertentu.
Siapa pun bisa mengindera bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Namun, lagi-lagi persoalannya di standar angka pengukuran garis kemiskinan. angka garis kemiskinan digunakan BPS ngawi, pada bulan Maret 2024 sebesar Rp445.865, per kapita per bulan. Artinya, jika ada orang yang mengeluarkan uang di atas angka tersebut per bulannya, ia tidak terkategori miskin, padahal kebutuhan hidup di hari ini serba mahal. Mulai dari pangan, pendidikan hingga kesehatan semua serba mahal.
Bukan rahasia lagi bahwa di sistem politik demokrasi kapitalisme, rezim kerap bermain angka untuk menaikkan citranya, terlebih pada akhir kepemimpinannya. Dan hal ini dianggap hal yang sudah biasa.
Politik angka hanya dikenal dalam sistem kapitalisme demokrasi. Sedangkan di dalam sistem Islam, angka hanyalah alat bantu untuk menyelesaikan persoalan. Sebab penguasa dalam Islam benar-benar tulus dalam mengurus urusan rakyatnya. Islam menjamin kebutuhan primer, juga mengatur kepemilikan berdasarkan hukum syara’. Islam adalah solusi atas persoalan kemiskinan.
Waallahu a’lam bishshawab
