Pajak Naik, Ekonomi Sulit Rakyat Tercekik
Oleh: Andini
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Generasi
LenSa Media News–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk membangun negara yang sejahtera dan adil diperlukan dukungan penerimaan pajak yang baik. Dilansir (liputan6.com, 14/01/2024).
Penerimaan pajak meningkat, yang dibanggakan Menkeu sejatinya menunjukkan rakyat yang kian dibebani peningkatan pungutan oleh negara. Miris, disaat situasi masyarakat sedang kesulitan ekonomi, negara malah genjot wajib bayar pajak. Tak tanggung-tanggung dalam pidatonya Sri Mulyani mengatakan, pajak merupakan tulang punggung sebuah negara, karena kemajuan negara dilihat dari tingginya penerimaan pajak.
Hal ini lumrah dalam sistem kapitalisme, pajak adalah sumber terbesar pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Dan memang betul dalam sistem kapitalisme membangun sebuah negara itu dari pajak.
Pungutan pajak pada rakyat, adalah bentuk kezaliman. Pasalnya, rakyat dalam keadaan ekonomi sulit, malah dipalak oleh negara, banyaknya PHK dimana-mana yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi, harga barang dan bahan pokok semakin hari kian naik, masalah kemiskinan, kelaparan dan ketimpangan sosial lainnya. Semua itu adalah akibat diterapkannya sistem yang rusak.
Ini merupakan fenomena gunung es, bila diteliti masalah rakyat ini begitu kompleks. Hal ini membuktikan bahwa negara tidak berperan sebagai pengurus rakyat dan penjamin kesejahteraan rakyat.
Faktanya jelas, negara hanya butuh uang rakyat, tanpa memberikan solusi-solusi dari problematika hidup rakyatnya. Malah membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para oligarki dan kapitalis saja.
Fungsi negara dalam sistem kapitalisme hanyalah sebagai fasilitator dan regulator semata. Negara membebaskan rakyatnya untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Peran negara hanya sebatas mengatur dan membuat kebijakan. Artinya, negara telah abai mengurusi rakyatnya. Bukannya mensejahterakan tapi malah membuat rakyat semakin susah.
Berbeda dengan sistem Islam, negara tidak dibangun dengan pajak, ada banyak sumber penerimaan negara, diantaranya fa’i, kharaj, khumus, ghanimah, jizyah, shodaqah dan zakat. Selain itu, harta kepemilikan umum (milkiyah amah) seperti sumber daya alam, hasil tambang, sumber energi, dan sarana-sarana umum lainnya. Negara wajib mengelola dan nantinya diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, yang artinya “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Sementara negara dalam sistem kapitalisme, kepemilikan umum malah diserahkan pada swasta, asing, aseng untuk dikelola.
Besarnya jumlah penerimaan negara Islam, dan dikelola berdasarkan tuntunan Islam, dengan pasti menjamin negara mampu menjamin kesejahteraan dan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Ini yang harus kita perjuangkan sebagai tuntutan akidah Islam . Wallahualam bissawab. [LM/ry].
