Klaim Semu Kemiskinan Turun, Membuat Malu
Oleh: Nurul Lailiya (Pendidik)
LenSaMediaNews.com__Data penurunan angka penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 0,33% bila dibandingkan dengan Maret 2023, yakni menjadi 9,03% dari sebelumnya 9,36%. Sehingga jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.
Penurunan angka kemiskinan ini menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo berkat kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Bahwa kebijakan Jokowi yang dimaksudkan antara lain melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan kredit dan pelatihan usaha, pembangunan sanitasi, dan membantu rusun di berbagai daerah. Selain itu, faktor keamanan serta kestabilan situasi makro ekonomi dan politik mendukung untuk mendapatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini berdampak besar dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia sehingga memperoleh apresiasi dari Bank Dunia, ADB, dan lain-lain (RRI, 04-07-2024).
Sementara itu, Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebutkan bahwa secara spasial tingkat kemiskinan juga terlihat menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari level 7,09% dari 7,295 pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,795 dari 12,22% pada Maret 2023. Dengan Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan kemiskinan tertinggi.
Kemudian tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 di mana pada Maret 2023 sekitar 0,388. Level tersebut adalah yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini terjadi di perkotaan maupun pedesaan.
Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ini ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024. Fakta tersebut memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Namun sayangnya, klaim pejabat terkait penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia terasa semu mengingat maraknya PHK di mana-mana, harga barang-barang juga mahal, daya beli masyarakat pun menurun, dan lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya negara tidak serius menurunkan tingkat kemiskinan dengan kebijakan nyata. Mereka hanya bermain angka-angka. Sistem kapitalisme sejatinya malah menyuburkan kemiskinan. Apalagi negara hanya berperan sebagai regulator, sehingga melalaikan urusan rakyat tetapi mengutamakan kepentingan pengusaha.
Dalam Islam, negara berperan sebagai raa’in (pengurus) yang wajib menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu melalui kebijakannya, seperti penguasaan sumber tambang yang hasilnya bisa digunakan untuk memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Selain itu, tidak adanya pajak dalam negara Islam juga mampu meningkatkan kesejahteraan individunya karena pendapatan yang diperoleh tetap utuh untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Hanya aturan Islam yang mampu memberikan kesejahteraan sempurna karena berasal dari Allah Swt. [LM/Ss]
