Angka Kemiskinan Menurun, Hoax atau Fakta ?
Oleh : Dian Yanuar
Forum Literasi Muslimah Bogor
LenSa Media News–Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meliris pembaruan capaian angka penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia untuk periode semester 1 tahun 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) permaret 2024 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (Top News, 03/07/2024).
Pemerintah menyebutkan penurunan angka kemiskinan ini menunjukan keberhasilan dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Seperti bansos, pembangunan rusun, bantuan kredit, pelatihan usaha, hingga kondisi makro ekonomi dan politik yang makin baik dan berdampak pada peningkatan investasi.
Namun, jika dilihat pada faktanya masalah kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan ketimpangan sosial pun kian tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan masyarakat yang hampir tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan sandang, pangan dan papan, gelombang PHK semakin meningkat menghantam para pekerja, banyaknya UMKM yang gulung tikar, selain itu keterbelakangan pendidikan, keterampilan dan teknologi juga mempengaruhi penciptaan lapangan kerja rendah.
Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan dapat mempengaruhi banyak hal seperti dalam kehidupan pribadi, keluarga atau pun masyarakat. Misalnya semakin meningkat angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, munculnya masalah kesehatan pada masyarakat bahkan sampai meningkatnya angka kematian, angka kriminalitas tinggi, dan berbagai konflik lain akan bermunculan di masyarakat.
Adanya realitas kemiskinan ini merupakan buah dari kebijakan dan program pemerintah yang tidak efektif serta penerapan sistem yang rusak. Dalam sistem kapitalis pemerintah abai dalam mengurus rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat melainkan berpihak pada pengusaha yang memiliki modal besar.
Sistem kapitalis memberikan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara diserahkan kepada swasta. Dalam hal ini negara di sistem kapitalis hanyalah sebagai regulator bukan pengurus urusan rakyat.
Maka dengan itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di masyarakat dengan mengganti sistem yang rusak menjadi sistem yang benar dan amanah. Dalam sistem Islam pemerintah akan benar-benar memastikan bahwa kebutuhan rakyatnya telah terpenuhi yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan, aturan kepemilikan umum seperti sumber daya alam akan dikelola oleh negara dan hasilnya di distribusikan untuk kepentingan rakyat.
Negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dibidang pelayanan publik negara akan memberikan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang mudah diakses oleh masyarakat denagn fasilitas terbaik, harga terjangkau bahkan gratis tanpa membeda-bedakan ras dan golongan. Wallahualam bisshawwab. [LM/ry].
