Pinjol untuk Pendidikan, Negara Tega?
Lensa Media News, Surat Pembaca- Biaya pendidikan di Indonesia makin hari makin tinggi. Sehingga muncul opini di tengah masyarakat bahwa pendidikan hanya milik orang kaya. Sementara, orang miskin seakan dilarang untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Banyak hal yang diwacanakan oleh negara untuk menghilangkan pandangan negatif ini. Salah satunya dengan mewacanakan pembayaran kuliah melalui pinjol. Mirisnya, ada menteri yang menyetujui wacana ini bahkan menganggap ini sebagai inovasi tekhnologi.
Sungguh menyedihkan, ketika masyarakat mengalami kesulitan, para pejabat justru memberikan solusi yang merusak masyarakat. Ini adalah bukti negara yang menerapkan sistem kapitalisme telah gagal menyejahterakan masyarakat. Juga membuktikan lepasnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan.
Di sisi lain, penerapan sistem kapitalisme juga menyebabkan kerusakan masyarakat. Kemiskinan membuat masyarakat tidak lagi mempertimbangkan halal dan haram. Masyarakat hanya memikirkan bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan, termasuk melakukan pinjol untuk biaya pendidikan.
Islam memiliki sistem kenegaraan yang paling bertanggung jawab atas rakyat dalam semua bidang kehidupan, termasuk mewujudkan kesejahteraan dan menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Negara akan berupaya maksimal dalam mewujudkannya sesuai dengan aturan syariat.
Islam juga menetapkan pejabat adalah teladan umat. Sebagai pemimpin, pejabat haruslah taat syariat. Sehingga dalam penetapan kebijakan seorang pemimpin tidak akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan syariat. Apalagi hanya karena alasan memanfaatkan tekhnologi kemudian negara mengabaikan syariat, ini tidak mungkin terjadi.
Fitri Yuniarti
[LM, Hw]
