Politik Transaksional, Sungguh di Luar Nalar
Oleh: Anita Ummu Taqillah
(Komunitas Menulis Setajam Pena)
Lensa Media News, OPINI- Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat jika dunia politik adalah dunia hitam. Sebab, aneka kecurangan dan kelicikan mewarnai lingkup perpolitikan di negeri ini. Mulai dari praktek korupsi, suap-menyuap, hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, hingga memberi kekuasaan pada sanak kerabat pun sudah biasa. Belum lagi rasa balas budi pun menghantui, sehingga tim sukses ataupun koalisi tak luput dari bagi-bagi kursi.
//Bagi-bagi Kursi, Adat Demokrasi//
Dilansir laman BBC Indonesia (14/6/2024), Fuad Bawazier dan Grace Natalie, dua mantan petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan masuk jajaran komisaris di PT. Mineral Industri Indonesia (MIND ID) pada Senin (10/6).
Fuad adalah politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sempat menjadi dewan pakar TKN, diangkat menjadi komisari utama MIND ID yang merupakan induk BUMN tambang. Sedangkan Grace merupakan Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan wakil ketua TKN. Kini Grace didapuk sebagai komisari MIND ID tak lama setelah pertengahan Mei lalu diangkat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.
Masih di laman yang sama, banyak juga nama-nama lain yang turut mendapat jatah bagi-bagi jabatan. Diantaranya adalah Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan mantan wakil bendahara TKN Prabowo-Gibran, ditunjuk sebagai komisaris utama Pertamina. Di saat yang sama, Condro Kirono, mantan Kapolda Jawa Tengah dan salah satu wakil ketua TKN juga diangkat menjadi komisaris independen Pertamina.
Begitu pula dengan Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan TKN Pemilih Muda (TKN Fanta) Muhammad Arief Rosyid Hasan, sebelumnya ditunjuk jadi komisaris independen PT. Pertamina Patra Niaga, anak isaha Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan BBM pada Februari 2024 lalu.
Ada pula Prabu Revolusi, mantan pembawa berita yang sempat menjadi Deputi Komunikasi 360 TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjelang pemilu presiden lalu, sebelum berpindah haluan mendukung Prabowo-Gibran, yang diangkat menjadi komisaris independen PT. Kilang Pertamina Internasional, anak usaha Pertamina di bidang pengolahan minyak bumi.
Selain itu ada Bagaskara Ikhlasulla Arif, keponakan Jokowi yang jadi manajer non-government relations di Pertamina. Menantu hakim konstitusi Anwar Usman (adik ipar Jokowi), Joko Priyambodo pun saat ini juga menjabat direktur pemasara dan operasi PT. Patra Logistik, anak usaha pertamina yang menyediakan jasa logistik hilir.
Apabila kita gali dan cari info lebih dalam, maka akan kita dapati lebih banyak nama lagi yang masuk pada jajaran jabatan penting dari jalan bagi-bagi kursi. Inilah adat demokrasi. Dimana kerjasama hanya karena ada kepentingan atau imbalan yang hendak diraih. Prioritasnya adalah bagaimana mendapat kekuasaan dengan jalan pintas, serta mementingkan orang-orang yang sebarisan saja untuk mendudukinya. Akibatnya tidak perlu standar khusus, termasuk dalam hal kemampuan diabaikan begitu saja.
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko pun mengkritisi hal itu. Wawan menyampaikan bahwa, penempatan jabatan di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak didasarkan pda profesionalisme dan kompetensi yang memadai, akan mempengaruhi tata kelola perusahaan, merusak budaya profesionalitas, dan menimbulkan spekulasi bisnis yang negatif. Sebab hanya didasarkan pada kedekatan dan balas budi, bukan pada profesionalisme dan kompetensi (VOA Indonesia, 16/6/2024).
//Politik dalam Islam adalah Amanat dari Tuhan Semesta Alam//
Islam menetapkan bahwa polotik adalah mengurusi segala urusan umat, yang mana merupakan amanat dari Tuhan Semesta Allam yaitu Allah subhanahu wata’ala. Kelak, Allah akan meminta pertanggungjawaban penuh atas kepemimpinan dan kepengurusannya terhadap umat. Maka bagi seorang yang beriman, kekuasaan adalah amanah berat, yang harus penuh dengan kesadaran iman akan pahala dan dosa dalam menjalaninya. Sebagaimana sabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam,
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari Muslim)
Begitu pula kisah Umar bin Khattab penuh kehati-hatian dan mewanti-wanti anak keturunannya agar tidak masuk pada kekuasaan. Diriwayatkan oleh Ibn Al Jauzi dalam Manaqib Amir Al Mu’minin Umar ibn Al Khaththab, Umar RA berkata,
“Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau kekerabatan dan dia tak mengangkatnya, kecuali atas dasar hal itu semata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan kaum muslimin.”
Selain itu, Islam juga menentukan para pejabat termasuk penguasa harus memiliki kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni dibidangnya. Sehingga akan bekerja dan menjalankan perannya dengan optimal. Wallahu’alam bishowab.
[LM, Hw]
