Pembangunan Infrastruktur Minimalis, Butuh Solusi Strategis
Oleh: Farida
( Muslimah Peduli Generasi)
LenSa MediaNews__Hampir di semua pelosok, pembangunan infrastruktur jalan mengalami perubahan yang lebih baik dengan adanya pengecoran atau hotmix. Tetapi sayang di sebagian daerah-daerah kenyamanan itu tidak berlangsung lama, karena adanya kerusakan di mana-mana.
Seperti yang terjadi pada akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Indonesia-Cina, Whoosh, yang berlokasi di wilayah Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Setelah pembangunan stasiun beres, operasional Kereta Cepat Whoosh mulai berjalan, ini menjadi daya tarik masyarakat. Baik sebagai tranportasi, atau pun hanya sekadar mencoba perjalanan antar daerah dengan waktu yang sangat singkat.
Stasiun Tegalluar tergolong keren dengan bangunannya yang megah, dan fasilitas ini membuat warga terbantu. Tapi sayang akses menuju stasiun jalannya tergolong jelek dan banyak lubang. Perjalanan menjadi kurang nyaman karena akses jalan menuju lokasi, rusak. (JabarEkspres.com, 21-04-2024)
Dengan terganggu kenyamanan karena kerusakan jalan, banyak masyarakat yang mengeluhkan tetapi tidak mendapatkan respon segera. Akhirnya setelah mendapat sorotan dari Pemprov Jabar baru turun tangan untuk diperbaiki.
Lambatnya merespon permasalahan masyarakat saat menyikapi perbaikan jalan yang rusak hanya terjadi dalam sistem kapitalis. Kondisi jalan yang cepat rusak, tidak dijadikan pelajaran. Maka tidak heran, jika kejadian semacam ini terjadi secara berulang. Pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalisme ditujukan hanya untuk keuntungan materi, bukan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga konstruksi bangunan jalan tidak memadai.
Semua terjadi akibat tata kelola transportasi yang diserahkan kepada pihak swasta. Alhasil operasional pengelolaan jalan umum adalah untuk mencari keuntungan semata. Sedangkan keselamatan publik bukan hal utama. Di sini nampak jelas betapa abainya penguasa terhadap kebutuhan hidup rakyatnya.
Kondisi tersebut akan nampak jauh dengan pengaturan yang ada pada Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam penguasa itu sebagai pengembala (pengurus urusan) rakyatnya, sebagaimana dalam Hadits Imam Bukhari, Rasul saw. pernah bersabda, “Penguasa adalah rain (pengembala) dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyat”.
Maka penguasa akan melakukan periayahan untuk semua urusan rakyatnya, termasuk kebutuhan transportasi untuk mobilitas rakyat. Negara wajib menjamin trasportasi publik berikut insfrastruktur jalan yang aman yang memadai tidak boleh menjadikan dharar bagi masyarakat.
Inilah visi pembangunan dalam sistem Islam sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Keseriusan penguasa dilihat dari bagaimana mulai merancang, pengadaan jalan semua akan sama tidak ada perbedaan dalam pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama.
Sedang biaya pemeliharaan akan diambil dari kas, negara tidak mengambil utang dengan mengatas namakan investasi. Pemasukan kas negara tersebut dari berbagai pos salah satunya sumber daya alam yang akan dikelola sesuai dengan syara. Karenanya kembali pada pangkuan syariat Islam secara keseluruhan merupakan suatu keniscayaan.
Wallahua’lam bishshawab
