Nasib Nakes di Sistem Kapitalis
Oleh : Juwati
Komunitas Setajam Pena
Lensa Media News–Sungguh menyesakkan dada mendengar berita akhir-akhir ini. Sebanyak 249 nakes non ASN dipecat oleh Bupati Manggarai. Hanya karena mereka minta perpanjangan kontrak kerja dan minta kenaikan gaji. Bolehkah sebagai pemimpin bersikap sewenang-wenang?
Dikutip dari viva.co.id (13/04/2024), kebijakan Bupati Manggarai yang memecat 249 nakes non ASN di NTT menjadi perhatian DPRD Kabupaten Manggarai.
Perwakilan nakes yang dipecat tersebut menemui DPRD Manggarai untuk meminta bantuan agar diperpanjang kontrak kerja dan dinaikkan gajinya untuk menghidupi keluarga. Termasuk seorang nakes perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Sebab itulah harapan satu-satunya, yaitu gaji sebesar 600 ribu perbulan. Yang lebih mengejutkan lagi, para nakes tersebut ternyata belum mendapat gajinya selama 3 bulan (Januari-Maret).
Para nakes juga bercerita bahwa ada nakes yang mengabdi selama 2 tahun bekerja tanpa digaji. Mereka bekerja di tahun 2012 dan baru digaji tahun 2014. Itu pun hanya Rp400.000 karena pada waktu itu pemerintah daerah hanya bisa membayar sekian. Dan akhirnya naik menjadi Rp600.000 per bulan.
Begitu mudahnya Bupati memecat nakes non ASN dan tidak mempedulikan kesejahteraan mereka, tanpa melihat perjuangan mereka yang luar biasa. Padahal, nakes adalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa saat pandemi Covid-19.
Kalau kita lihat, sebenarnya mereka bukan berdemo, tapi hanya menyampaikan aspirasinya. Mereka menuntut minta diperpanjang kontraknya, diangkat menjadi ASN tanpa tes, dan menuntut gaji yang sepadan. Hanya itu tuntutan mereka tapi beliau menganggap itu bentuk pembangkangan bawahan terhadap atasannya.
Sangat miris ketika melihat fakta yang terjadi di dunia nakes non ASN. Mereka bekerja banting tulang dengan segenap kemampuannya tapi tidak ada harganya. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan nakes tidak dijamin di sistem saat ini. Pemimpin tidak peduli dengan kehidupan warganya yang sulit.
Memang benar di sistem saat ini, semua kebijakan dan semua lini dibuat menjadi lahan bisnis. Bukan untuk kesejahteraan warganya. Sistem kapitalis ini menjadikan asas dari segala hal adalah manfaat.
Sistem ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan nakes dan kawan-kawannya secara tuntas. Solusinya hanya tambal sulam. Mulai terlihat bahwa sistem ini sudah menunjukkan akan ketumbangannya.
Berbeda dengan Islam yang berasal dari Allah SWT. Yang pasti akan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tuntas sampai ke akar-akarnya, termasuk persoalan nakes non ASN.
Islam mempunyai jawaban yang jitu untuk masalah nakes. Islam menetapkan kesehatan beserta seluruh aspek kehidupan adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu negara wajib menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi nakes.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia akan bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Al Bukhari)
Dari hadist di atas, jelas bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan para nakes dan seluruh warganya. Negara akan menggaji para nakes dari Baitulmal tanpa membedakan antara nakes non ASN dan nakes ASN. Perkerjaan mereka adalah sama, yaitu melayani pasien yang membutuhkan. Tentunya semua pembiayaan ditanggung oleh Baitulmal, bukan dari pendapatan daerah seperti saat ini.
Kesejahteraan itu tidak akan terwujud selama masih menggunakan sistem kapitalisme. Oleh karena itu butuh sebuah negara yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Agar semua terlaksana dengan baik dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud termasuk nakes. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
