Perbaikan Transportasi Setengah Hati di Kota Bekasi
Oleh : Ferrina Mustika Dewi
(Penggiat Dakwah Remaja)
LenSa MediaNews__Guys, kalian tahu, gak ? Hampir sebulan ini, Transportasi Publik yang diluncurkan Dinas Perhubungan Bekasi, Trans Patriot berhenti beroperasi. Sayang banget, deh. Transportasi yang banyak digunakan warga Bekasi ini harus ‘mogok’. Menurut Pengelola bus Transpatriot, mereka sudah tidak mampu membayar biaya operasional bus Transpatriot.
Kepala Divisi Transpatriot Bekasi, Sindula Gunawangsa menyampaikan pihaknya tidak bisa lagi memenuhi biaya operasional. “Selama lima tahun beroperasi, Transpatriot sudah disubsidi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Sayangnya, subsidi tersebut belum diterima oleh PT. Mitra Patriot sebagai pengelola terhitung sejak periode Desember hingga akhir Maret kemarin. Jadi pemberhentian layanan ini bukan murni kebijakan dari PT Mitra Patriot. Karena memang kita terkendala di biaya operasional,” ujarnya (radarbekasi.id, 03-04-2024).
Pemerintah Kota Bekasi pun harus bergerak cepat untuk mencairkan dana subsidinya. Sebab ini terkait sama pelayanan masyarakat, lho. Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi pun angkat bicara tentang seluruh Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang dinilai belum serius memberi perhatian terhadap layanan transportasi kepada masyarakatnya. Jika pemerintah daerah tidak serius, layanan Buy the Service (BTS) yang diberikan Pemerintah Pusat akan dicabut (radarbekasi.id, 03-04-2024).
Padahal Transpatriot ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Kota Bekasi. Karena memiliki berbagai faktor. Di antaranya, jumlah penduduk Bekasi yang cukup besar, banyaknya masyarakat Bekasi yang bekerja di luar kota, serta pendukung transportasi antar kota yang memadai. Seharusnya Pemerintah Daerah, serta Pihak Pengelola bisa serius menata transportasi publik. Biar masyarakat juga bisa terjangkau untuk menggunakan kendaraan umum, ya.
Bagi banyak orang mungkin menganggap persoalan transportasi hanya persoalan teknis saja. Padahal dalam persoalan tersebut, kita mendapati tiga prinsip yang perlu diperhatikan, Guys.
Pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara.
Kedua, perencanaan wilayah yang baik bisa mengurangi kebutuhan transportasi. Contohnya, saat Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Ada masjid, sekolah, perpustakaan, taman, area komersial, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan yang dibangun. Jadi, masyarakat tuh tidak perlu kesusahan menuju satu tempat ke tempat lainnya. Karena setiap tempat sudah dalam jangkauan pejalan kaki yang wajar dengan kualitas standar.
Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi canggih yang dimilikinya. Teknologi tersebut adalah teknologi navigasi, telekomunikasi, hingga alat transportasi (muslimahnews.net, 14-09-2022).
Ketersediaan moda transportasi publik beserta kelengkapannya menjadi tanggung jawab negara dengan prinsip pelayanannya. Yaitu, sebagai penanggung jawab (raa’in) dan pelindung (junnah) warga negara. Dengan prinsip tersebut, Negara akan berupaya menyediakan moda transportasi yang memadai. Penyediaan moda transportasi dan kelengkapan tidak diserahkan pada operator atau pihak ketiga yang hanya menghitung untung-rugi. Begitu juga, sarana lain yang dibutuhkan transportasi harus disediakan dan dikelola langsung oleh negara.
Seluruh pembiayaan itu didapatkan melalui pengelolaan dari berbagai kekayaan negara secara benar, sesuai syari’at Islam. Sehingga negara akan memiliki kemampuan finansial yang terpenuhi untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ini,
الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al-Bukhari)
Maka dari itu, negara tidak boleh berfungsi sebagai regulator yang hanya memihak dan melayani kepentingan korporasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan bisnisnya. Negara juga harus menjamin akses sepenuhnya bagi setiap individu masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau. Namun tetap aman, nyaman, dan tepat waktu. Semua itu hanya bisa terlaksana dalam negara di bawah naungan Islam kaffah. Allahu Akbar !
