Politisasi Bansos di Sistem Kapitalis
Oleh: Ulfah Sari Sakti, S.Pi
(Jurnalis Muslimah Kendari)
LenSa MediaNews__Politisasi bantuan sosial (Bansos) di sistem Kapitalis-Sekuler merupakan suatu keniscayaan, karena pada sistem ini materi menjadi asas kehidupan masyarakat, karena masyarakat hidup terpisah dari agama. Masyarakat rela melakukan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tidak ada ada lagi pertimbangan halal-haram.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sederet Bansos sejak akhir tahun kemarin. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT El Nino Rp 200 ribu per bulan, hingga yang berbau BLT mitigasi resiko pangan Rp 200 ribu per bulan.
Alasan utama pemberian sederet Bansos tersebut untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan Cuma di Indonesia.
Menurut Jokowi, Bansos yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada Paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya Bansos itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.
Jokowi menilai, BLT yang digelontorkan bukan Cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua Bansos ke masyarakat dari dana APBN. (financedetik.com, 2-2-2024)
Politisasi Bansos di Sistem Kapitalis
Sudah menjadi rahasia umum jika politisasi Bansos di sistem Kapitalis saat ini marak terjadi menjelang Pemilu. Tengok saja mejelang Pilpres tahun 2024 ini, Bansos semakin deras mengucur. Bansos tidak lagi diberikan kepada pihak yang tepat misalnya warga kurang mampu yang terdata, tetapi dibagikan kepada masyarakat pinggir jalan bahkan pada acara kampanye.
Padahal sebagaimana namanya yaitu bantuan sosial, maka Bansos harusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang telah terdata dengan valid karena merupakan hak masyarakat. Lagi pula sumber dana Bansos berasal dari kas negara sehingga tidak pantas diberikan untuk mendongkrak suara kontestan Pemillu.
Atas nama kesejahteraan masyarakat, dengan mudahnya pemerintah menggelontorkan Bansos hingga ratusan Triliun saat menjelang Pemilu. Inilah buah dari penerapan sistem buatan manusia (Demokrasi-Kapitalis-Sekuler). Masyarakat hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Bansos dijadikan sebagai alat untuk meraih simpati masyarakat demi melanggengkan dinasti politik.
Tata Cara Islam
Berbeda dengan sistem saat ini, pemerintah pada sistem Islam menjalankan fungsinya untuk meriayah (mengurus kebutuhan masyarakat). Mereka mengemban amanah sebagaimana sabda Rasukulah saw bahwa pemimpin (khalifah) sebagai raa’in dan junnah bagi umat yang diberi wewenang untuk mengurusi kemaslahatan umat.
Pemerintah sistem Islam memenuhi kebutuahn jasmani masyarakat mulai dari sandang, pangan, papan hingga kesehatan, pendidikan dan layanan publik. Semua hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah swt.
Pemerintah Islam tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk bahan atau materi, tetapi juga memberikan bantuan berupa penyediaan lapangan kerja bagi kepala keluarga yang belum memiliki pekerjaan. Jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak ada keluarga terdekat yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka negara hadir untuk memberikan bantuan.
Negara mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena menerapkan sistem ekonomi islam, yang mana semua potensi sumberdaya alam (SDA) dikeloa langsung oleh negara, sehingga hasilnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Semoga saja harapan masyarakat untuk kembali merasakan sejahteraan hidup dalam sistem islam segera terwujud. Wallahu’alam bishshawab.
