Aktivitas Tambang Uruk Tol Merugikan Warga, Salah Siapa?
Aktivitas Tambang Uruk Tol Merugikan Warga, Salah Siapa?
Oleh : Hanif Eka Meiana
LenSaMediaNews.com – Warga di perbatasan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Kabupaten Gunung Kidul, DIY, menggelar aksi damai menuntut tambang uruk tol Jogja-Solo dihentikan. Warga dari beberapa desa ini turun ke jalan. Pantauan detikJateng, warga mulai datang ke jalan arah Dusun Bometen, Desa Ngandong, pukul 08.00 WIB. (detik.com, 2/2/2024)
Warga membawa tiga spanduk besar bertuliskan tuntutan yang dibentangkan di jalur truk tambang. Diantaranya warga meminta janji kompensasi dipenuhi dan fasilitas umum yang rusak dibenahi. Menurut Madyo, penambangan di dekat desanya ngawur dan tidak beraturan. Tidak ada aspek keamanan yang dilakukan pihak penambang. “Penambangan tidak melakukan pengamanan ke belakang, ini ugal-ugalan. Maka pada hari ini juga akses jalan kami tutup,” katanya.(detik.com, 2/2/2024)
Sementara itu Kades Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunung Kidul, Sugiyanto menyatakan warganya juga terdampak. Namun penambang tidak bisa diajak komunikasi. Akibat tambang, kata Sugiyanto, terjadi banjir dan longsor yang kena wilayah Desa Ngandong. Untuk itu, sebelum hak masyarakat dipenuhi, warga minta aktivitas tambang dihentikan.(detik.com, 2/2/2024)
Apa yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar tambang Uruk Tol bukan kali pertama terjadi. Tetapi jauh sebelum-sebelumnya juga masyarakat seringkali dirugikan. Pasalnya penulis pernah mendapati dari wawancara seorang teman kepada salah satu warga terdampak bahwa mereka pun hanya dibayar Rp 16.000/1 truk pasir. Bayaran yang sangat murah bila dibandingkan dengan dampak yang harus dihadapi oleh masyarakat desa.
Bila dirunut dari akar masalah, semua ini berawal dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu maupun swasta untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Keinginan untuk mengeruk kekayaan dan keuntungan yang dihasilkan dari proyek tol menuntut pihak swasta untuk mengambil sumber daya utama dari proyek tersebut.
Alhasil mereka mengambil tanah uruk terdekat untuk membangun jalan tol. Tidak semua berjalan dengan mulus. Mereka harus lobi-lobi ke masyarakat desa dan perangkat desa. Tentu harus ada kompensasi yang diberikan guna memperoleh tanah uruk. Namun semua itu tetap saja merugikan masyarakat desa seperti yang telah disebut di atas.
Kapitalisme sekuler membentuk individu menjadi orang-orang yang individualis, materialistis dan pragmatis. Tidak peduli apakah perbuatan yang dilakukannya menimbulkan mudharat bagi yang lain, asal ia mendapatkan manfaat maka akan dilakukan. Pemerintah pun seolah menjadikan proyek tol ini sebagai kesempatan untuk mendulang rupiah juga berlepas tangan dari mengurusi umat. Jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pihak asing. Serta berbangga bahwa proyek tol merupakan hasil pencapaian prestasinya selama menjabat. Rakyat dalam hal ini yang paling dirugikan.
Islam Melarang Penguasaan Hajat Hidup Orang Banyak
Berbeda halnya bila kita memakai solusi Islam. Islam tidak memperbolehkan individu maupun swasta menguasai sumber daya alam. Yang berhak mengelola hanyalah negara untuk kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat. Hal ini akan menunjukkan keadilan yang merata untuk seluruh masyarakat. Sehingga bila diketahui ada yang melakukan privatisasi terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara akan segera tanggap dan memberikan sanksi tegas.
Akan halnya jalan tol, itu tidak akan ditemukan dalam sistem Islam, karena definisi tol itu sendiri adalah tax of location, yang mana bila kita ingin menggunakan jalan maka harus membayar sejumlah uang. Dalam Islam, jalan raya adalah salah satu infrastruktur yang wajib dipenuhi oleh negara. Penyediaan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa dipungut biaya apapun.
Apa yang terjadi pada warga yang terdampak diatas, akan terus berlangsung selama sistem kapitalisme masih diterapkan. Oleh karenanya, untuk mengatasi problem tersebut tidak bisa menggunakan solusi parsial melainkan umat harus sadar bahwa ia tengah hidup dalam kubangan lumpur sistem sekuler dan harus beralih pada penerapan sistem Islam. InsyaAllah masyarakat akan hidup sejahtera dan memperoleh keadilan yang hakiki.
Wallahua’lam bishowwab.
