KEK Jalan Kesejahteraan, Bohong Besar ala Kapitalisme
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
LenSa MediaNews__Kawasan Ekonomi Khusus diklaim mampu mendongkrak keadaan perekonomian rakyat dan memperbaiki pemerataan ekonomi. Program tersebut dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keistimewaan khusus. Baik secara geoekonomi maupun geostrategis. Tujuan utamanya untuk menampung kegiatan industri, ekspor impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi berkelas internasional. Namun, betulkah KEK mampu menyejahterakan rakyat secara signifikan?
Ilusi Sejahtera dalam Wadah KEK
Sampai tahun 2023 terdapat 20 KEK di Indonesia. Yakni terdiri dari 10 KEK Industri dan 10 KEK Pariwisata (cnbcindonesia.com, 12-12-2023). Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi, Elen Setiadi menyatakan, investasi di KEK manufaktur tercatat lebih tinggi, yakni Rp 133 triliun sepanjang 2023. Sementara, KEK pariwisata mencapai Rp 9 triliun (cnbcindonesia.com, 13-12-2023).
Akan tetapi, dari sisi serapan tenaga kerja, KEK pariwisata ternyata menyerap lebih banyak tenaga kerja, yakni 36.000 pekerja pada 2023 dan KEK sektor manufaktur, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 33.000 pekerja tahun ini.
Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo mengatakan betapa pentingnya menggali informasi mengenai peluang investasi dalam proyek yang sedang berjalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan peluang untuk datangkan modal asing. Demikian paparnya.
KEK, program nasional yang dianggap telah meningkatkan taraf perekonomian negara saat ini. Meningkatkan investasi asing dan diklaim mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Negara seolah memegang kendali mengenai perekonomian rakyat. Namun, semestinya rakyat menyadari bahwa keadaan ekonomi negara saat ini masih terpuruk. Keadaan ekonomi rakyat semakin memburuk. Inilah realita diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang menyerahkan setiap pengurusan sumberdaya hanya pada swasta dan asing, atau pihak-pihak bermodal besar yang berkepentingan.
KEK bidang pariwisata contohnya. KEK Sirkuit Mandalika telah menghilangkan berbagai mata pencaharian masyarakat setempat. Akuisisi lahan dilakukan dengan bersandar pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Semua demi kepentingan para investor. Rakyat terus ditipu dengan iming-iming lapangan pekerjaan yang lebih baik. Namun faktanya, rakyat hanya mendapatkan remah-remah rupiah. Itu pun tidak mampu dijadikan andalan untuk memenuhi kebutuhan harian.
Adanya investor asing memberikan dampak yang berbahaya bagi kedaulatan dalam negeri. Bak mengobral sumberdaya alam, kapitalisasi ala investor asing telah merenggut hak hidup rakyat. Sehingga jelaslah konsep KEK hanya mensejahterakan para kapitalis oportunis. Rakyat tetap mengecap penderitaan yang tiada akhir.
Konsep Pembangunan ala Islam
Pembangunan pasti membutuhkan dana dan modal besar. Dan semestinya dana tersebut dipasok oleh negara secara mandiri tanpa mengandalkan sumberdana asing yang mampu mengancam kedaulatan dan kekuatan politik dalam negeri. Konsep tersebut hanya mampu diterapkan dalam sistem Islam yang menjadikan khilafah sebagai institusinya.
Dengan khilafah, rakyat mampu merasakan pembangunan dan kemajuan negara tanpa harus terancam kesejahteraan dan keamanannya. Karena dalam konsep khilafah, rakyat adalah prioritas utama dalam penjagaan dan pelayanan.
Rasulullah SAW. bersabda,
” Pemimpin adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab pada rakyatnya”
(HR Ahmad, Bukhari)
Pembangunan dalam sistem Islam didanai dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan Baitul Maal, tanpa mengganggu pos dana kepengurusan umat. Rakyat tetap tercover biaya dan kepentingan hidupnya. Pos kepemilikan negara berasal dari pengelolaan harta negara, seperti kharaj, fai, usyur, ghanimah dan jizyah. Sementara pos kepemilikan umum berasal dari pos pengelolaan sumberdaya alam. Kemandirian pembangunan pun akan terwujud dalam konsep tersebut. Lapangan pekerjaan juga tersedia luas dalam sistem Islam karena negara menjadikan rakyatnya sebagai sumberdaya manusia yang utama dalam mengelola sumberdaya alam.
Islam menetapkan orientasi pembangunan hanya ditetapkan untuk kepentingan rakyat dengan mendukung setiap kebutuhannya. Sehingga rakyat sejahtera, ekonomi pun terjaga. Sistem Islam-lah satu-satunya sistem yang menyajikan harapan. Tidak ada pilihan lain. Wallahu a’lam bishshawab.
