Kemiskinan di Papua Tuntas dengan Islam
Oleh Sri Rahayu
Lensa Media News-Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay menyebutkan dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo, banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling Timur Indonesia itu.
“Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penurunan Angka Kemiskinan, dan meningkatnya angka harapan hidup.” Ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu ( 11/6 ), dikutip dari Antara. Theofransus menuturkan, tingkat kemiskinan Papua mengalami penurunan signifikan, yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 menjadi 26,56 persen di 2022 (CNN Indonesia 11-6-2023).
Penurunan angka kemiskinan di Papua memang patut diapresiasi. Namun penurunan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang, yakni 10 tahun. Bisa dikatakan bahwa perkembangan tersebut terhitung lambat. Padahal Papua dengan kekayaan alamnya yang begitu melimpah, tetapi sangat miris dengan keadaan masyarakatnya yang mengalami kemiskinan ekstrim, kelaparan, stunting, sakit hingga berakhir dengan kematian karena sulit mendapatkan akses kesehatan yang kayak, fasilitas infrastruktur yang buruk, dan pendidikan yang kurang memadai. Belum lagi ancaman keamanan dari OPM.
Semua hal itu menjadi permasalahan yang begitu kompleks yang dihadapi masyarakat Papua akibat dari salah kelola sumber daya alam. Penerapan sistem ekonomi kapitalis meniscayakan penguasaan segelintir individu terhadap SDA atas nama liberalisasi. Pengelolaan SDA yang begitu melimpah diserahkan kepada swasta dan para kapitalis. Tidak menyisakan apa-apa bagi masyarakat.
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, SDA diposisikan sebagai harta milik umum yang akan dikelola oleh negara agar rakyat dapat memanfaatkan hasilnya. Tidak boleh harta milik umum tersebut dikelola oleh swasta dan para kapitalis.
Dalam sistem dan kepemimpinan Islam, kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan terpenuhi. Sehingga rakyat akan mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan tidak hanya untuk kaum muslim, tetapi juga non muslim.
Salah satu bukti Islam berhasil mengentaskan kemiskinan, tercatat dalam sejarah pada masa kepemimpinan Kalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana rakyat begitu sejahtera sehingga sulit menemukan individu rakyat miskin yang berhak menerima zakat. Tatkala Baitul Mal mengalami surplus, beliau menyuruh utusannya untuk mencari orang miskin, namun sang utusan tidak menemukannya.
Begitulah, hanya dengan sistem dan kepemimpinan yang shahih yaitu Islam, maka tidak akan sulit mewujudkan kesejahteraan di Papua, bahkan seluruh wilayah di Indonesia. Karena seluruh aturan dalam Islam berasal dari Allah SWT Tuhan seluruh manusia dimuka bumi ini. Maka jika aturan itu berasal dari pencipta manusia, tentu hanya akan ada keadilan dan kesejahteraan. Wallahu alam bish-shawab. [LM/ry].
