UMKM Butuh Lebih dari Sekedar Modal
Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi
Jurnalis Muslimah Kendari
Lensa Media News-Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu bertahan di era krisis moneter lalu dan hingga kini mampu menjadi penyumbang terbesar PDB (Produk Domestik Bruto). Meskipun demikian, UMKM masih dinomorduakan dari pelaku usaha besar milik rekanan pemerintah, kalau pun diberi bantuan hanya sebatas bantuan modal seadanya, tanpa memperhatikan iklim kondusif bagi eksistensi UMKM.
Dilansir dari kompas.com (27/5/2023), Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyani menuturkan pihaknya optimis membantu pemerintah mengurangi kemisikinan ekstrem. Yang mana pihaknya akan membantu permodalan bagi 47 persen masyarakat miskin di Indonesia untuk membangun usaha.
Lanjutnya, dari total masyarakat miskin ekstrem di beberapa wilayah yang Menko PMK kunjungi, misalnya di Purbalingga, Wonosobo (Jawa Tengah), Jawa Timur dan Kalimantan Barat, hanya 11 persen yang sedang menerima bantuan program pemerintah. Setelah dicacah, 47 persen merupakan nasabah PNM.
Menurutnya, pihaknya mengintegrasikan data dengan Kemenko PMK guna mengidentifikasi masyarakat yang perlu diberikan bantuan modal usaha. Dari integrasi data itu ada 12 juta masyarakat miskin dan beberapa merupakan nasabah PNM.
Sebelumnya, Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetakan kemiskinan ekstrem di Indoensia terhapus tuntas pada 2024. “Walaupun menurut target dari agenda Sustainable Develompment Goals (SDGs), itu dunia diharapkan selesai atau terhapus kemiskinan ekstrem tahun 2030,” ujar Muhadjir.
UMKM di Era Kapitalis-Sekuler
Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.
Adapun kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasiona (PDB) sebesar 61 persen dan sisanya 38, 9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
Meskipun demikian, pemerintah masih memilih memberi perhatian lebih kepada pelaku usaha besar, dengan dalih juga berhubungan dengan pelaku UMKM, misalnya pemberian subsidi motor listrik. Padahal pelaku UMKM telah memiliki kendaraan, dan jika diberikan motor listrik maka akan menambah pengeluaran mereka.
Yang dibutuhkan UMKM yaitu iklim usaha yang kondusif misalnya akses pasar, penguatan keterampilan dan modal usaha yang memadai. Faktanya, pemerintah hanya memberikan modal seadanya dengan pendampingan yang tidak tuntas, karena kurang memikirkan bahan baku, kualitas serta pemasaran produk. Pemerintah juga tidak memikirkan apakah UMKM telah memiliki lokasi penjualan yang strategis dan dekat dengan pembeli (konsumen).
Islam Memandang UMKM
Berbeda dengan era kapitallis-sekuler saat ini, saat pemerintahan sistem Islam masih tegak, pemerintah menjalankan amanah pengurusan urusan umat (periayahan) sesuai syariat Islam, sehingga tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat.
Pemerintah memastikan terpenuhinya ekonomi masyarakat serta berjalannya proses pembangunan melalui kas Baitul Mal. Yang mana kas Baitul Mal tidak bertumpu pada pajak, tetapi bersumber dari pengelolaan sumber daya alam.
Terkhusus periayahan kepada UMKM, pemerintah akan memberikan modal usaha tanpa bunga, karena islam mengharamkan bunga (riba). Allah swt berfirman yang artinya,” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS Ali Imran : 130)
Selain itu kesejahteraan masyarakat akan terjamin, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan non ekonomi dengan pendistribusian zakat bagi 8 asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil).
Sungguh Islam sangat detail memperhatikan kebutuhan umat, begitu juga solusi permasalahan umat, mulai dari akarnya. Tidak heran masyarakat dalam sistem Kapitallis-Sekuler saat ini merindukan akan kembali tegaknya sistem pemerintahan Islam. Wallahu’alam bishowab. [LM/ry].
