Sepeda Listrik Mengatasi Masalah dengan Masalah
Oleh: Titin Kartini
Lensa Media News – Ada yang berbeda ketika kita berlalu lintas di jalan utama kota Bogor, berjajar sepeda listrik berwarna ungu menghiasi jalan trotoar persis di depan kantor balaikota Bogor.
Kebijakan baru dari Pemkot Bogor untuk mengadakan/ sepeda listrik telah terlaksana beberapa hari yang lalu, namun belum genap satu bulan keberadaannya menghiasi jalan raya kota Bogor namun telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini disebabkan penataan yang kurang rapi sehingga menghalangi jalur pedestrian mengundang banyak keluhan dari pejalan kaki.
Menurut Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna pangkal permasalahan ialah kurangnya petunjuk dan petugas yang disediakan pihak penyedia.Banyak sepeda listrik yang parkir sembarangan dan kurang tertata dengan rapi hal ini akibat dari minimnya petunjuk yang tersedia di tempat penyewaan. Euforia masyarakat untuk menyewa kendaraan listrik tidak berbanding dengan ketersediaan informasi yang cukup. Lebih lanjut Yayat Supriatna menyarankan diberikannya atribut dengan penanda khusus sehingga masyarakat bisa mudah mengenali dan berkomunikasi jika membutuhkan bantuan, serta menghadirkan petugas yang siaga di area penyewaan. www.radarbogor.id, 26/10/2022.
Hal ini pun tentunya mendapat tanggapan dari orang nomor satu di kota Bogor, Bima Arya . Ia memanggil pengelola sepeda listrik berbayar terkait banyak sepeda yang diparkir di trotoar hingga mengganggu akses pejalan kaki. Ia meminta merapikan titik parkir sepeda listrik dan menambah personilnya untuk mengawasi. Bima mengatakan bahwa keberadaan sepeda listrik di kota Bogor merupakan pertama di Indonesia jadi masyarakat perlu diedukasi dalam penggunaannya. Bima Arya pun meminta kepada pengelola untuk menyelesaikan hal ini dalam satu minggu.
news.detik.com, 25/10/2022.
Sebenarnya apa urgensi dari pengadaan sepeda listrik ini? Menurut Bima Arya ini untuk memperkenalkan kendaraan listrik pada masyarakat guna memulai kendaraan zero waste. Namun benarkah sudah tak ada lagi permasalahan yang lebih penting di kota hujan ini? Bagaimana dengan kemiskinan, stunting dan segudang permasalahan lainnya yang lebih urgen dan menjadi pekerjaan rumah yang seharusnya mendapatkan penanganan lebih serius lagi dari Pemkot Bogor daripada pengadaan penyewaan sepeda listrik.
Jika diibaratkan sebuah bangunan hanya nampak indah dari luar, teras rumah dibuat seindah mungkin namun pada kenyataannya bangunan tersebut rapuh. Ketika kita masuk ke dalamnya telah banyak yang rusak membuat bangunan tersebut tidak cukup kuat untuk terus bertahan. Ciri khas sistem ekonomi kapitalisme yang hanya memikirkan keuntungan belaka. Kerjasama antara penguasa dan pengusaha yang sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan dampaknya, keluarkan dulu kebijakan ada apa dan bagaimana terhadap masyarakat itu dipikirkan nanti. Perencanaan yang katanya untuk mengatasi masalah nyatanya hanya memberikan masalah baru bagi masyarakat. Ibarat gali lobang tutup lobang begitu seterusnya.
Pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan yang selalu merugikan masyarakat karena prinsip ekonominya bukaan ciptaan Tuhan yang lebih tahu fitrahnya manusia, namun mereka mengadopsi dan menerapkan sistem ekonomi buatan manusia berdasarkan hawa nafsu. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. bersabda “Imam adalah laksana penggembala,dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.“(HR. Muslim).
Beratnya pertanggung jawaban seorang pemimpin dalam Islam membuat mereka selalu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, setiap kebijakan tentunya sudah dipikirkan untung dan ruginya untuk rakyat dan yang pasti kebijakan diambil berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah bukan hawa nafsu manusia yang penuh kelemahan. Kerjasama antara negara dan swasta tentu saja diperbolehkan akan tetapi tetap diatas kendali negara dan semua dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat bukan penguasa ataupun pengusaha. Standar halal dan haram memjadi ciri khas sistem Islam dalam setiap perbuatan dan kebijakan baik secara individu, masyarakat dan negara.
Pemimpin dalam Islam harus menjamin setiap kebutuhan rakyatnya, memastikan mulai dari kebutuhan primer seperti sandang,pangan, dan papan hingga kebutuhan sekunder dan tersier mereka benar-benar telah terpenuhi. Negara juga menjamin kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu menjadi tanggung jawab pemimpin dalam Islam. Negara pun membimbing rakyatnya agar mampu mandiri dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka yang memang harus mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya dan ini dibebankan kepada laki-laki dewasa dan mampu. Negara menyediakan lapangan pekerjaan sesuai keahliannya tidak harus menjadi pegawai negeri. Untuk yang bisa mengelola pertanian tetapi tidak mempunyai lahan negara akan memberikan lahan pertanian berikut bibit pertanian. Jika ada yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai skill negara pun akan memberikan pelatihan secara cuma-cuma. Untuk para pedagang negara akan memberikan modal untuk usaha begitu pun jika ada masyarakat yang mempunyai modal tetapi tidak bisa mengelolanya, negara akan mengangkat Washi untuk mendidik dan mengelola harta mereka.
Sanksi pun akan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk bekerja namun lalai atau malas sanksi ta’zir akan diberikan kepada mereka sebagi hukuman. Sedangkan untuk yang tidak mampu seperti cacat maupun sudah uzur negara akan menjamin seluruh kebutuhan mereka dengan mekanisme non-ekonomi. Baik langsung dari Baitul Mall melalui pos zakat, maupun yang lainnya atau melalui kerabat dan ahli waris ini sesuai sabda Rasulullah Saw. “Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan dari kelebihan, dan mulailah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Bukhari).
Untuk kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan termasuk sarana dan prasarananya semua dibebankan kepada pemimpin dengan dana yang berasal dari Baitul Mall, namun jika sedang kosong beban tersebut dipikul bersama-bersama dengan kaum Muslim. Jaminan-jaminan tersebut bukan saja berlaku untuk kaum muslim namun juga untuk non-muslim dengan cuma-cuma mendapatkan pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, inipun berlaku untuk kesehatan baik orang kaya maupun orang miskin.Keamanan dijamin setiap warganya mulai dari fasilitas jalan raya, transportasi darat, laut dan udara, penerangan tempat-tempat umum lainnya disediakan dengan fasilitas nomor satu. Masjid, pasar, pusat-pusat bisnis,olah raga,dan rekreasi semua disediakan oleh pemimpin sebagi bagian dari fasilitas umum guna menunjang berbagai kebutuhan rakyatnya, semua disediakan dengan layanan nomor satu.
Menjadi kewajiban rakyat untuk melakukan kontrol (muhasabah) serta menyampaikan pengaduan (syakwa) kepada Khalifah. Muhasabah ini dilakukan jika pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya. Adapun syakwa dilakukan jika sesuatu menimpa rakyat akibat dari kezaliman yang mereka derita.
Jika negara lalai sehingga terjadi kecelakaan seperti aspal yang tidak bagus yang mengakibatkan mobil atau pengendara motor bertabrakan atau jalan yang bergelombang atau apapun yang bisa menyebabkan kecelakaan korban bisa menuntut ganti rugi kepada negara baik kerugian fisik maupun harta yang dideritanya, dan negara tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Untuk urusan ini ada Mahkamah Madhalim yang mengurusnya. Dalam sistem Islam negara dan pemimpin benar-benar peduli dan mengurusi setiap detail urusan rakyatnya.Dengan cara seperti itu, seluruh kebutuhan rakyat akan benar-benar terpenuhi sebaik-baiknya. Itu semua akan terwujud dengan sistem Islam Khilafah dengan aturan Islam yang kaffah di dalamnya. Memberikan solusi tanpa memberikan masalah baru namun menuntaskannya tanpa masalah. Tidak seperti sistem kapitalisme pemimpin memberikan solusi namun menyebabkan solusi baru ditengah masyarakat. Masihkah kita ragu dengan sistem-Nya?
Wallahu a’lam Bishawab.
[LM, Ak]
