Kedamaian yang Hilang di Tanah Papua
Oleh: Ema Darmawaty
Lensa Media News – Kelompok separatis KKB kini berulah lagi. Kabupaten Puncak menjadi TKP atas kekejaman mereka. Setelah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo pada 8 April 2021, lalu membakar tiga sekolah. Kemudian pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati. Selain itu pada 15 April 2021, seorang pelajar SMA bernama Ali Mom, bahkan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga.
Dan baru-baru ini kelompok teroris tersebut menyasar para tenaga kesehatan dengan membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Ketika terjadi baku tembak dengan TNI-Polri. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sore (15/9).
Banyak sekali kasus serangan maut yang terjadi di Papua dalam beberapa tahun terakhir, tentu saja perlindungan dan keamanan rakyat dipertanyakan. Ya, perlindungan dan jaminan keamanan memang selayaknya di berikan oleh negara kepada rakyatnya. Apalagi jika rakyat tersebut berada dalam wilayah konflik. Namun kuatnya pengaruh pandangan hidup kapitalisme pada roda pemerintahan tidak mampu memberikan apa yang rakyat butuhkan termasuk keamanan.
Kejadian di Papua seharusnya menjadi pukulan telak bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah Papua secara mandiri, lepas dari intervensi internasional. Tak ada alasan lagi, karena serangan-serangan kelompok teroris ini sudah sangat meresahkan dan menimbulkan banyak korban, termasuk korban dari warga sipil.
Lalu bagaimanakah ihwal KKB ini lahir? Jika dibuka satu per satu, persoalan Papua begitu kompleks. Bumi Papua yang kaya akan hasil tambangnya tidak membuat rakyatnya sejahtera. Sebab pengelolaan kekayaan tersebut diserahkan pada asing dan dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua tetap berada dalam kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (15/02/2021), Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%. Sementara tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 21,7%, menjadikannya provinsi termiskin kedua.
Tentu saja rakyat Papua yang merasa dianaktirikan melalukan protes. Salah satunya dengan membentuk kelompok yang bernama OPM. Hal ini menjadi celah bagi asing untuk memprovokasi kekecewaan rakyat sehingga muncul benih-benih disintegrasi yang efeknya bisa kita saksikan sekarang. Serangan demi serangan dari KKB harusnya sudah menjadi tanda yang jelas bahwa kelompok ini mengancam keselamatan rakyat, mengganggu aktivitas-aktivitas vital masyarakat dan berpotensi merusak persatuan serta mengancam kedaulatan negara.
Hal ini tentu tak bisa dibiarkan. Namun sayang seribu sayang, dengan sistem kapitalisme yang mengangkangi negeri ini maka persoalan-persoalan Papua akan sulit diselesaikan. Meski janji-janji dan program-program sudah terlalu sering kita dengarkan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang mendiami pulau di ujung timur Indonesia ini.
Sistem yang Melindungi Rakyat
Kesiapan sebuah negara dalam melindungi bangsanya, termasuk jaminan keamanan dan keadilan yang merata memang tergantung pada sistem yang dijalankan. Jika mementingkan kepentingan kapitalis di atas kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud. Malah memunculkan rasa kekecewaan, ketidakpercayaan, dan rasa tidak adil yang akan melahirkan tindakan-tindakan separatisme.
Munculnya tindakan separatis di wilayah di Indonesia, misalnya di Aceh, Papua, dan Timor Timur menunjukkan buruknya kinerja pemerintah dalam hal menjaga kedaulatan negara. Semua tidak lepas dari sistem yang digunakan yaitu Demokrasi-Kapitalisme.
Islam mencegah disintegrasi. Sistem Islam memang sempurna, berawal dari penerapan aturan yang sempurna maka bisa dipastikan rakyatnya akan hidup sejahtera. Kesejahteraan yang merata pada setiap wilayah yang berada dalam kekuasaan Daulah Islam.
Keamanan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok akan terjamin. Kekayaan alamnya dikelola sendiri oleh negara sehingga keuntungan yang di dapat bisa dinikmati kembali oleh rakyat. Bukan pihak asing dan swasta yang sudah barang tentu keuntungan dari hasil menggasak kekayaan alam Indonesia, untuk diri mereka sendiri.
Daulah Islam dengan penegakan syariat di dalamnya telah membuktikan pada dunia bagaimana selama berabad-abad, daulah mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya baik itu muslim atau nonmuslim. Mampu memimpin dunia hingga disegani di kancah internasional, ditakuti akan kewibawaan dan ketegasannya serta keadilan hukumnya. Tak ada satupun wilayah yang ingin memisahkan diri dari daulah. Bahkan sebaliknya, rakyat di luar daulah meminta agar negara mereka bergabung dalam kesatuan Daulah Islam.
Begitulah sistem Islam yang ketika dijalankan maka yang ada hanya kebaikan. Tidak ada monopoli, tidak ada kesenjangan, namun keadilan yang merata. Dengan demikian tak ada solusi terbaik dalam menangani masalah Papua serta masalah lainnya, kecuali menerapkan Islam secara menyeluruh dalam tiap sudut kehidupan.
Wallahu a’lam bishshawab.
[ah/LM]
