Pembangunan Infrastruktur Ketika Rakyat Bertaruh Nyawa
Oleh: Silvia Anggraeni, S.Pd
Lensa Media News – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan infrastrukur penting di tengah pandemi covid-19. Namun, prioritas pemerintah tetap pada penanganan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial (cnnindonesia.com, 24/08/2021).
Jika kesehatan dan kesejahteraan sosial menjadi prioritas, seharusnya dilaksanakan secara totalitas. Penanganan sektor kesejahteraan dan kesehatan rakyat tak boleh berhenti di atas kertas. Faktanya, pembangunan infrastruktur terus dilaju di tengah pandemi, sementara banyak rakyat yang mengikat perut akibat tak terisi. Sungguh tak manusiawi.
Dampak pandemi ini multidimensi. Tak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi bahkan cara berinteraksi. Namun, usaha penanggulangannya hanya setengah hati, menempatkan rakyat di posisi antara hidup dan mati.
Laju covid belum juga bisa terkendali, meski istilah lockdown diganti berkali-kali. Dari PSBB hingga PPKM kini, tapi hasilnya masih jauh dari mimpi. Dan saat rakyat butuh solusi, pembangunan infrastruktur tetap tak terhenti.
Pembangunan ini tentu memakan biaya tinggi, namun saat rakyat menjerit minta bantuan mereka bilang tak ada anggaran. Di lain sisi peraturan pemerintah untuk membatasi kegiatan rakyat membawa dampak buruk secara ekonomi. Akibatnya angka kemiskinan kian meningkat. Dengan alasan menekan pertumbuhan covid, rakyat disuruh berdiam diri, tapi negara lupa tak memikirkan urusan perut rakyat yang harus diisi. Dalam kondisi seperti ini tampak jelas prioritas pembangunan infrastruktur adalah kesalahan alokasi.
Idealnya fokus pemerintah harus penuh dalam mengentaskan masalah pandemi. Pengambilan kebijakan harus tepat sesuai tata cara pengendalian wabah ini. Rakyat tak hanya diminta berdiam diri, namun semua kebutuhan juga harus dipenuhi. Karena soal kebutuhan pokok menyangkut urusan hidup dan mati.
Semua fakta yang terjadi telah membuka mata kita bahwa demokrasi Kapitalisme sudah seharusnya segera diganti. Karena berbagai urusan rakyat telah gagal diurusi. Rakyat dilepas sendiri, sementara negara tak peduli. Infrastruktur terus dibangun tinggi sementara kebutuhan rakyat dikebiri.
Tak seperti Islam yang selalu mengayomi. Tindakan cepat dalam mengatasi beragam masalah tak menunggu sampai ada rakyat yang mati. Harta di Baitul Mal segera didistribusikan hingga kosong tak berisi karena pemimpin dalam Islam adalah pelindung bagi rakyatnya. Kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Inilah Islam, sebuah jalan kebenaran yang hakiki. Penerapannya akan membawa pada keberkahan hidup yang sejati. Insya Allah cahaya Islam itu akan segera menyinari, menepis gelapnya langit demokrasi.
Wallahu’alambisshawwab.
[lnr/LM]
