RS Khusus Pejabat: Usulan Jahat Saat Rakyat Sekarat
Oleh: Chaya Yuliatri, S.S.
(Aktivis muslimah dan pegiat literasi)
Lensa Media News – Di tengah pandemi yang kian mengganas, tiada henti para pemangku kekuasaan membuat kontroversi. Salah satunya adalah Wasekjen DPP PAN yang menyarankan pemerintah membuat RS khusus pejabat. Hal yang melatarbelakangi yaitu banyak pejabat negara positif Covid-19 dan kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan (news.detik.com, 07/07/2021).
Jelas saja hal ini membuat banyak pihak meradang. Bisa kita lihat saat ini banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan kolaps menghadapi pasien Covid-19 yang membludak. Bahkan, tidak sedikit rakyat yang harus meregang nyawa akibat tidak mendapatkan penanganan medis. Hal ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, usulan ini seolah menghunjam hati rakyat kecil. Ini semakin menguatkan slogan ‘rakyat miskin tidak boleh sakit’.
Begitu mahalnya kesehatan di negeri yang terkenal dengan sumber daya alam melimpah. Nyatanya kehidupan rakyat jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan hanya dinikmati segelintir elite politik, sedangkan rakyat kecil harus membanting tulang demi sesuap nasi. Jangankan mengharap fasilitas kesehatan yang layak, makan sekali sehari pun sudah mewah. Untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, rakyat pun harus membayar lewat BPJS kesehatan. Padahal, ini hanya solusi semu ala kapitalis. Negara berlepas tangan dalam menjamin kesehatan rakyat. Bisa dibayangkan berapa banyak beban yang harus ditanggung rakyat dalam sistem bobrok kapitalisme. Apalagi di tengah badai pandemi yang tidak kunjung berakhir.
Pandemi ini jelas membawa efek domino dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian anjlok, tingkat PHK dan pengangguran meningkat drastis. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Hidup sudah susah, kini semakin merana. Apalagi di tengah wabah yang semakin tidak terkendali. Untuk mengais rezeki, rakyat harus bertaruh nyawa. Tapi, semua dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mengharap bantuan pemerintah ibarat bergantung pada akar lapuk. Meskipun pemerintah memberikan subsidi, nyatanya tidak merata, bahkan dikorupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sesungguhnya rakyat sudah jengah dengan kondisi yang serba tidak jelas ini. Berbagai kebijakan tambal sulam diterapkan, menyebabkan kondisi semakin karut-marut. Rakyat butuh solusi yang pasti, dan sistem kapitalisme jelas telah gagal memenuhinya. Tiada solusi lain kecuali kembali pada sistem Islam. Berbagai permasalahan termasuk menangani wabah, Islam mampu menyelesaikan. Bahkan, Rasulullah pun sudah mengajarkan untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah saat terjadi wabah. Mereka yang sakit akan mendapatkan penanganan maksimal di fasilitas kesehatan yang layak, tanpa memandang jabatan. Tak peduli pejabat negara atau rakyat jelata, tidak ada perbedaan perlakuan. Pemerintah menjamin sepenuhnya kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat. Sungguh indah jika sistem Islam diterapkan secara sempurna, seluruh rakyat sejahtera tanpa terkecuali.
Wallahu a’ lam bish showab.
[ry/LM]
