Eksploitasi Pulau Komodo, Demi Siapa?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan akan mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Alasannya, komodo hanya ada di Indonesia, sehingga punya nilai jual. Disampaikan dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (cnnindonesia.com, 27/11/2020).
Ini adalah kabar buruk. Proyek ini terbukti mengganggu dan mengancam kelangsungan hidup hewan langka tersebut. Lahan konservasi berubah menjadi lahan investasi.
Ini hanya menguntungkan bagi investor baik swasta lokal maupun asing. Eksploitasi akan terus terjadi karena sistem demokrasi memungkinkan aturan bisa berubah-ubah sesuai pesanan. Ini konsekuensi “politik balas budi” rezim dengan para kapital (pemilik modal) yang membantunya menduduki kekuasaan. Meski kebijakan yang dibuat merusak lingkungan, tetap akan dieksplorasi dan dieksploitasi sesuai pesanan.
Islam bukan hanya agama, juga ideologi yang secara praktis diterapkan dalam sebuah negara yaitu Khilafah Islamiyah. Konsep Islam menjadi dasar mengatur segala hajat hidup manusia, termasuk pelestarian dan pemanfaatan alam tanpa merusaknya. Firman Allah Swt.: “…Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (TQS. Al-Qashash:7).
Dalam Islam terdapat konsep perlindungan untuk kawasan dari sebagian barang milik umum seperti hutan yang dilindungi untuk kemaslahatan rakyat. Ada larangan untuk berburu, eksploitasi tanaman, atau untuk mendapat nilai tambah ekonomi bagi pendapatan negara.
Daulah Khilafah akan mengelola SDA secara mandiri. SDA merupakan milik umum yang wajib dikelola negara dan haram diberikan kepada swasta. Rasulullah Saw. bersabda: “Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud).
Negara yang mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat. Wallahu a’lam bish shawab. [LM/Faz]
Fitri Al Hasyim
(Aktivis Dakwah)
