Sikap Kritis Rakyat Dibungkam?
Neng Ranie SN (Pegiat Literasi)
Lensamedia.com– Demokrasi menjamin kebebasan bersuara, tampaknya hanya “isapan jempol” belaka. Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen. (m.merdeka.com, 25/10/2020)
Survei tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Slogan negara mewadahi perbedaan sekadar retorika semata. Faktanya, sikap kritis rakyat terhadap negara dibungkam. Hal ini seakan mengindikasikan negara memainkan standar ganda dalam menyikapi kritik rakyat. Apa lagi jika dinilai mengganggu kepentingan korporasi.
Selain itu, adanya UU ITE seolah-olah menjadi sebuah senjata yang siap diluncurkan, jika ada yang bersuara terhadap kebijakan negara. Pasal-pasal karetnya kerap menjebloskan rakyat ke dalam jeruji. Rakyat juga akan berhadapan dengan polisi saat turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Pesta rakyat hanya ornamen meraup suara, setelahnya suara rakyat dibungkam. Inilah watak zalim sistem demokrasi, sistem yang melahirkan negara korporasi dan negara polisi (represi).
Akan indah jika sistem Islam diterapkan. Karena Islam telah menetapkan standar dan batasan baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan para pejabat pemerintah (al-hukkam). Muhasabah al-hukkam merupakan hak sekaligus fardu kifayah bagi kaum Muslim. Khilafah tidak anti kritik dan tidak ada standar ganda dalam menyikapi perbedaan pendapat. Dalam negara khilafah terdapat Majelis Umat yang beranggotakan orang-orang yang mewakili suara rakyat. Aktivitasnya memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi khalifah dan melakukan kontrol/ koreksi terhadap para penguasa.
Wallahua’lambishawab. [LM]
