Kasus Covid Makin Tinggi, Salah New Normal atau Tes?

Kebijakan new normal sudah resmi diterapkan di Indonesia. Meski tak memenuhi syarat dari WHO nampaknya pemerintah bersikukuh menggerakkan roda ekonomi dengan menjadikan gerak masyarakat sebagai taruhannya. Para ahli menilai kebijakan ini terburu-buru dan sangat berisiko tinggi.

 

Disamping itu pemerintah menilai tingginya kasus adalah dampak dari tes yang dilakukan secara massif dan pelacakan yang agresif. Dua hal yang juga sangat berkaitan tentunya, dimana semuanya memang tanggungjawab pemerintah.

 

Adanya tes hanyalah cara untuk mendeteksi positif atau tidak. Jikalau masyarakat ruang geraknya masih dibatasi agar tidak tertular dari pasien positif dan tetap dilakukan tes maka hasil juga akan negatif. Jadi persoalannya adalah pencegahan sebelum tes sudah optimal atau belum? Semakin longgar ruang gerak maka potensi tertular juga semakin besar.

 

Menjadi dilematis tatkala pemerintah masih menerapkan politik Neoliberalisme dan ekonomi Kapitalisme, dimana pertimbangan ekonomi menjadi yang utama dibanding keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya.

 

Sementara dana bansos juga tidak seberapa, itupun berhutang kepada IMF dengan sistem ribawi. Persoalan yang kompleks tentunya. Diperlukan sebuah tatanan politik dan ekonomi yang sehat, yang memiliki jaminan langsung dari pemilik bumi dan seisinya ini.

 

Islam adalah sebuah agama sekaligus sebuah ideologi. Islam memiliki pengaturan bahwa sandang, papan, pangan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan semua adalah tanggungjawab negara dan wajib diberikan kepada seluruh rakyat. Tatkala krisis karena wabah seperti saat ini maka keselamatan rakyat adalah nomor satu.

 

Tidak perlu beraktivitas diluar dulu tidak akan menjadi masalah sebab pemerintah sudah memenuhi hajat hidup. Utang dengan pihak yang mengharuskan riba jelas ditolak. SDA dikelola sebagai sumber pemasukan APBN. Dan tentunya kalau semuanya diatur dengan syariah. InshaAllah jauh lebih mudah. [Faz/LM]

 

Zahbia Dina