Lomba Tutorial New Normal, Langkah Inovasi Untuk Kestabilan Ekonomi?
Oleh : Ayu Ramadhani
(Aktivis The Great Muslimah Commuity)
Lensa Media News – Dilansir dari Waspada.co.id, 1 Juni 2020, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) akan melaksanakan lomba video inovasi guna mendorong gerakan nasional dalam melaksanakan protokol kesehataan Covid-19 untuk pemerintah daerah. Partisipasi pemerintah daerah sekaligus mensosialisasikan dan mendorong aktivitas kehidupan new normal masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dengan menampilkan kriteria protokoler.
Bidang kategori yang dinilai dalam perlombaan ini adalah bidang penunjang ekonomi seperti pengelolaan pasar tradisional, pasar modern, restoran, hotel, tempat wisata, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan transportasi umum. Dalam video inovasi tersebut, Pemda hanya akan menunjukkan bagaimana new normal dilaksanakan. Dengan alasan perekonomian harus tetap berjalan, masyarakat yang belum sehat dipaksa untuk kembali produktif dengan bekal video tutorial.
Pagebluk Covid-19 memang menggoyahkan kestabilan ekonomi. Namun, ada tidaknya pandemi, menjaga kestabilan perekonomian adalah kewajiban negara seutuhnya. Dan lomba video inovasi tidak akan dapat mengembalikan perekonomian, baik manfaat langsung maupun tidak.
Suatu tindakan gegabah bagi Pemda untuk mengikuti lomba tersebut, pasalnya dengan tujuh kategori penilaian yang ada akan menguras banyak dana. Begitu juga bagi pemerintah pusat yang mengadakan event ini. Reward yang disiapkan dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 169 miliar. Amat disayangkan, nilai tersebut hanya akan menjadi reward dari sebuah perlombaan yang akan diberikan ke daerah pemenang. Pemenang “balik modal” sedangkan yang kalah rugi.
Video inovasi yang berisi tutorial new normal ini hanya akan membersihkan nama pemerintah yang sejatinya telah lepas tangan dengan membiarkan rakyat berjuang sendiri. Faktanya, sekadar panduan aktivitas tidak dapat membantu rakyat. Bagaimana mungkin tanggungjawab negara dapat dipikul oleh rakyat? Malah akan terjerumus lebih dalam karna salah penanganan.
Pemerintah adalah pelindung, pelayan dan pengayom rakyat. Harusnya, segala kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berdasarkan kebutuhan rakyat, bukannya membiarkan mereka berjuang sendiri dan hanya diberi bekal sekedar tutorial. Jelas bahwa lomba video inovasi adalah solusi tambal sulam yang takkan membuahkan hasil, malah ini jadi masalah diatas masalah.
Penanganan untuk mengembalikan kestabilan ekonomi adalah masalah serius, bukan masalah sepele yang akhirnya berujung kompetesi lomba. Dana reward yang disetujui Menkeu bukankah akan sangat berfaedah jika disalurkan kepada daerah yang membutuhkan? Bukankah sangat bijak untuk tidak menghamburkan uang untuk lomba video yang jelas tidak efektif dan belum tentu setiap daerah memenangkan perlombaan?
Pengabaian dan drama mencuci tangan selalu terjadi pada penerapan sistem Kapitalis Liberal. Sistem ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah hanya akan memperburuk dan menambah persoalan baru. Solusi yang ada hanya sekadar menampakkan formalitas dan pencitraan, tanpa memandang lebih jauh dampak yang ada dan penanganan yang tepat.
Sungguh tak layak dibandingkan dengan sistem Islam yang paripurna. Sistem ekonominya memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan roda perekonomian melalui politik ekonomi Islam secara real tanpa riba, dengan menghidupkan perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya secara mandiri tanpa bergantung kepada para kapital yang memiliki kepentingan atas kebijakan suatu negara.
Jalannya roda perekonomian negara berdasarkan kepada pengaturan harta milik individu, umum dan negara secara baik serta pendistribusian harta yang tepat sasaran. Hal ini, adalah bukti dari keperkasaan negara yang aturannya bersumber dari AlQuran dan As-Sunnah. Dalam wujud Khilafah, negara yang berjaya selama 13 abad itu adalah negara adidaya nan perkasa dalam setiap aspek kehidupannya.
Wallahu’alam bish showab.
[ry/LM]
