Dari Pandemi ke Pemilu Demokrasi, Mau Dikemanakan Nasib Rakyat Ini?
Oleh : Sri Hartati, S.Pd
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)
Lensa Media News – Pandemi Covid-19 mengubah keadaan dunia hampir terpuruk. Dimana virus ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Virus Covid-19 juga mengubah tatanan ekonomi global, membuat para pemimpin-pemimpin negeri kewalahan hingga tak memiliki solusi yang jitu dalam penanganan virus Covid-19 ini.
Di saat negara terpuruk karena pandemi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah minta tambahan anggaran pilkada, penting mana pilkada ataukah nyawa? Sementara perguliran kekuasaan tak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Melainkan hanya bertambah buruk dari segi perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budman dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengajukan tambahan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp.535,9 miliar yang banyak digunakan untuk pembelian Alat pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilu dan pemilih (Antaranews,27/5/2020).
Ini jelas-jelas menambah beban biaya pengeluaran negara. Disisi lain rakyat tengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintahpun tak merata dibagikan kepada rakyat yang terkena dampak Covid-19.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertera pada sila ke lima Pancasila benar-benar tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ditambah lagi Pandemi Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya, sebab masih terus mengalami peningkatan.
Bahaya tengah mengancam nyawa, tidak tepat rasanya melaksanakan pilkada di tengah pandemi Corona. Dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saja masih belum efektif menekan penularan virus Corona atau Covid-19.
Jika pilkada terus dilaksanakan walau dengan protokol kesehatan yang baik sekalipun tak menjamin keselamatan pemilih dari bahaya ancaman virus Covid-19. Para oknum pejabat pemerintah dinilai hanya mementingkan kekuasaannya saja, dan setengah hati dalam mengurusi rakyat, bahkan memang tidak peduli dengan rakyat.
Rakyat dibutuhkan ketika menjelang pemilu, namun setelah pemilu berlangsung dan kekuasaanpun berhasil diraih, seolah-olah mereka lupa dengan janji-janji kampanyenya. Buktinya bisa dilihat pada saat pandemi yang melanda negeri ini, dimana rakyat sangat membutuhkan solusi yang menjamin keselamatan namun tiada diberikan oleh pemangku kekuasaan.
Pemimpin yang baru sekalipun yang bernaung dalam sistem demokrasi saat ini belum tentu dapat memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh rakyat pada masa pandemi. Sungguh miris nasib rakyat di negeri ini, ditambah lagi dengan adanya virus Corona membuat rakyat yang ekonomi menengah kebawah semakin menderita.
Dalam pandangan Islam wabah pandemi ini merupakan masalah serius yang harus ditangani dengat cepat dan tepat oleh pemimpin yang bijak. Jika tak ingin semuanya semakin gawat maka harus ada kebijakan yang memberikan solusi efektif dalam penanganan wabah ini.
Di masa khalifah Umar Bin Khattab khususnya di negeri Syam saat itu terjadi wabah tha’un. Diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat kabar wabah penyakit diterimanya dalam perjalanan. “ Umar dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai diwilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. “
” Abdurrahmah Bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, “jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah ditempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. ” (HR Bukhari) .
Dalam hadits diatas maksudnya adalah karantina wilayah atau lockdown. Jadi, penduduk suatu daerah yang terkena wabah tidak boleh keluar, dan penduduk dari luar tidak boleh masuk ke wilayah yang terkena wabah. Pemimpin yang peduli dengan keselamatan nyawa rakyat tidak akan membuat kebijakan yang membingungkan rakyatnya.
Dia akan tegas dalam mengambil setiap keputusan dan menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, memberikan jaminan kepada seluruh rakyat baik kepada yang kaya maupun miskin. Bukan hanya ganti pemimpin, tetapi sistem pemerintahannya.
Yaitu, dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, yang akan memberikan solusi tuntas. Sedang yang terjadi saat ini hanya mengedepankan ego elit-elit politik demi melanggengkan kekuasaan semata. Ambisius berebut kekuasaan, namun tak paham dengan kewajiban sebagai pemimpin yang mengayomi rakyat yang telah memberikan amanah sebagai pemimpinnya.
“ Pada hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan mencukupkan nikmatku bagi kalian dan meridhai islam sebagai agama kalian.” (TQS. Al-Maidah:3).
Wallahu a’ lam biashowab.
[ry/LM]
