Utamakan Kebutuhan Mendesak Selama PPKM Darurat
Beberapa pekan lalu masih teringat terkait kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan kenapa pemerintah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibanding karantina wilayah (lockdown).
” Lockdown itu artinya tutup total, sedangkan PPKM darurat itu namanya semi lockdown. Itu masih semi saja saya masuk kampung, masuk daerah, semuanya menjerit untuk dibuka,” kata Jokowi, Jumat (30/7/2021).
Wajar saja kalau masyarakat menjerit karena kebijakan PPKM, sebab banyak usaha rakyat yang terhambat sementara pemerintah belum sepenuhnya menjamin kebutuhan rakyat. Jika saja anggaran negara benar-benar difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di masa PPKM ini, tentu masyarakat tidak akan banyak mengeluh.
Pemerintah mestinya mengalokasikan dana APBN untuk perkara yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Seperti anggaran untuk sektor kesehatan, subsidi kebutuhan pokok masyarakat serta sektor pendidikan. Sementara sektor yang lain harusnya bisa ditunda dulu, misalnya latihan militer dan pengecatan pesawat negara yang menghabiskan biaya sekitar Rp 140 miliar bahkan lebih. Belum lagi rencana pembelian alat-alat teknologi dan informasi yang menghabiskan Rp 17,42 triliun hingga 2024 dalam program digitalisasi sekolah. Padahal ini bukan solusi mendasar, karena fokus utamanya adalah bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan itu sendiri.
Lamanya pandemi dengan setumpuk problem sebagai dampaknya, tentu menorehkan luka yang dalam bagi bangsa ini. Kita berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah ini, sembari berharap pemerintah lebih fokus untuk menangani pandemi agar semua masalah bisa segera teratasi. Hal ini tentunya harus ada kerjasama dari semua pihak, termasuk kesadaran untuk hidup sehat bersama.
Hanah Nuraenah,
(Bantul,Yogyakarta)
[hw/LM]
