Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa Terjadi, Mengapa Tak Ada Antisipasi?
Oleh : Utami Kurniawati
Lensamedianews.com-Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan kasus positif sebanyak 30.625 orang pada Rabu (11/8/2021). Sehingga totalnya hingga saat ini menjadi 3.749.446 kasus secara nasional. Dari laporan penambahan kasus baru itu, lima provinsi tercatat paling tinggi melaporkan angka kasus positif. Di posisi pertama ditempati Jawa Tengah dengan penambahan kasus baru sebanyak 4.980. Kemudian Jawa Barat yang melaporkan penambahan kasus positif sebanyak 3.174. Jawa Timur sendiri menambah catatan 2.885 kasus baru positif Covid-19. Lalu, DKI Jakarta dengan 1.957 kasus positif baru, dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur dengan kasus baru sebanyak 1.843.
Dari data di atas kita bisa melihat lima besar penambahan kasus Covid-19 sudah tidak di dominasi oleh Pulau Jawa, ternyata Provinsi Kalimantan Timur sudah mulai merangsek masuk ke lima besar penambahan kasus Covid-19 di Indonesia, yang pasti keadaan ini tentu tidak pernah diharapkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada lima provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut) Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau.
Menurut epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, ledakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali merupakan peristiwa yang sudah terprediksi lantaran pemerintah tidak bersungguh-sungguh menghentikan mobilitas masyarakat ketika Jawa dan Bali mengalami puncak Covid-19 pada Juli lalu. Sehingga menurut Donie, ledakan infeksi virus corona di pulau-pulau lain akan terjadi secara beruntun dengan kondisi yang lebih buruk, infrastruktur layanan kesehatan tidak sebaik Pulau Jawa, tenaga kesehatan tak sebanyak di Jawa. Jadi itu akan memengaruhi. Belum lagi nanti salah satu masalahnya kelangkaan oksigen yang terkait dengan jalur distribusi (bbc.com/indonesia, 8/8/2021).
Kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM darurat juga belum dapat mengerem laju kasus Covid-19. Kebijakan ini malah menimbulkan masalah baru, contohnya di sektor ekonomi masyarakat sangat terpukul dengan adanya kebijakan ini. Kebijakan ini sepertinya terlambat juga karena virus Covid-19 sudah tersebar kemana-mana. Pembatasan mobilitas yang berusaha dilakukan oleh pemerintah ternyata juga tidak dapat mencegah virus ini menyebar keluar Pulau Jawa, herannya lagi penyebaran virus keluar Pulau Jawa malah semakin marak.
Ini menunjukkan pemerintah lalai dalam menangani pandemi ini. Kebijakan yang terlambat ini diambil dari solusi ala sistem kapitalisme, di mana pemerintah begitu mementingkan ekonomi para kapitalis daripada meriayah (mengurus) rakyat. Kebijakan pemerintah berdasarkan kapitalisme terbukti gagal total. Ini dapat dilihat dari kasus Covid-19 yang semakin luas dan kerugian yang makin banyak.
Islam pada abad ke-14 sudah mencontohkan bagaimana menangani wabah yang menyerang masyarakat luas, pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab. Wabah Tha’un yang melanda negeri akhirnya disikapi dengan mengambil kebijakan lockdown dengan cepat. Ini terbukti wabah dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat karena pemerintahan Islam selalu mengacu pada aturan yang diberikan oleh sang pengatur kehidupan yaitu Allah Subhanahuwata’ala dan meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad. Kebijakan tersebut diambil karena sesuai dengan hadits riwayat Bukhori, “Jika kalian mendegar wabah di suatu wilayah, jangan kalian memasukinya, jika wabah terjadi di tempat kalian berada jangan tinggalkan tempat itu.” [LM/Ra]
