Listrik Naik, Bikin Hidup Semakin Menjerit
Oleh : Siti Mariyam, S.Pd
(Anggota Komunitas Penulis “Setajam Pena”)
LensaMediaNews – Hidup dalam situasi wabah seperti saat ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Beban psikis karena kecemasan terhadap ancaman virus yang terus menghantui, juga adanya beban ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat. Aktivitas terbatasi, PHK di mana-mana, lapangan pekerjaan semakin sulit, ekonomi menjadi lebih seret, tentu semakin menambah kesulitan hidup di tengah-tengah masyarakat.
Dan saat hidup rakyat semakin sulit, ternyata masih ditambah dengan naiknya tagihan listrik. Banyak masyarakat yang mengeluh karena tagihan listriknya naik drastis. Seperti yang dialami oleh seorang pemilik bengkel las asal Malang, Teguh Wuryanto (56). Teguh mendapatkan tagihan listrik pada bulan Juni sebesar 20,1 juta rupiah. Padahal, pada bulan sebelumnya tagihan listrik yang didapat hanya mencapai 2,1 juta rupiah (kompas.com, 11/6/2020).
Seperti dikutip dari cnbcindonesia (6/6/2020), PT PLN Persero sendiri menekankan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah wewenang pemerintah bukan PLN. Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. PLN mengatakan bahwa penyebab tagihan listrik yang membengkak adalah karena adanya pandemi yang menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat ada di rumah seperti bekerja di dalam rumah (Work From Home). PLN menganggap karena kondisi inilah akhirnya menyebabkan konsumsi listrik yang digunakan oleh masyarakat semakin naik sehingga tagihanpun ikut naik.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin itu pepatah yang sekiranya bisa menggambarkan apa yang sedang rakyat alami di negeri ini. Alih-alih membantu meringankan beban hidup rakyat, pemerintah justru berkelit dan membuat alasan mengenai kenaikan tagihan listrik ini. Padahal, dengan alasan apapun, pada faktanya tagihan listrik sudah naik dan beban hidup rakyat semakin meningkat.
Meskipun PLN berdalih bahwa kenaikan tagihan listrik ini karena work from home, namun alasan ini jelaslah tidak tepat. Pengamat kebijakan dan pemerintahan, Gde Siriana Yusuf mengatakan tidak setuju jika kenaikan listrik yang diungkapkan oleh PLN akibat aktifitas di rumah dengan penerapan PSBB. Pasalnya, PSBB bukanlah kemauan masayarakat tetapi kebijakan pemerintah. Sekolah dengan belajar online juga bukan mau siswa. Konsekuensi penggunaan listrik lebih banyak (teropongsenayan.com, 7/6/2020).
Dengan kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat tidak mempunyai pilihan yang lain selain berada di rumah, bekerja dari rumah, sekolahpun juga dari rumah. Kondisi masyarakat juga serba sulit karena minimnya penghasilan akibat pandemi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membantu rakyat agar bisa melewati pandemi ini dengan baik. Rakyat sudah cukup terbebani dengan adanya pandemi, maka jangan menambah beban rakyat dengan menaikkan tarif listrik.
Dengan kenaikan tarif listrik ini, semakin menjelaskan kepada kita semua bahwa pemerintah saat ini tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Pemerintah tidak berperan sebagai pelindung rakyat, mereka menjadikan pelayanan-pelayanan kepada rakyat seperti dalam pelayanan listrik sebagai ladang bisnis untuk mendapatkan dana.
Hal ini jelas berbeda dengan pemerintah dalam Islam. Negara berkewajiban untuk melayani dan melindungi rakyat, termasuk dalam masalah pelayanan listrik. Islam berpendapat bahwa listrik adalah milik bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
“Kaum muslimin itu bersertikat (memiliki bersama-sama) dalam tiga hal: pdang gembalaan, air dan api.” (HR. Ibnu Majah)
Oleh karena itu, dalam pemerintahan Islam, rakyat berhak mendapatkan layanan listrik dengan gratis . Jika harus memungut tarif atau biaya, maka itupun hanya sebatas untuk membiayai produksi dan distribusi listrik. Sehingga tarif yang dikenakan bisa seminimal mungkin dan tidak akan membebani rakyat. Karena pada dasarnya, listrik adalah milik rakyat sehingga rakyat berhak mendapatkannya dengan mudah.
Konsep pelayanan seperti ini tidak akan pernah kita temui dalam pemerintahan kapitalis seperti saat ini. Karena mereka bekerja hanya demi kepentingan kapitalis, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatpun hanya menguntungkan kapitalis dan merugikan rakyat.
Oleh karena itu, jika kita menginginkan pemerintah yang betul-betul akan melindungi dan mengurusi urusan rakyat, maka hal itu hanya bisa didapati dalam Islam, yaitu dalam naungan Khilafah Islam.
Wallahu a’lam bishowwab.
[LM]
