Wakil Rakyat, untuk Rakyat yang Mana?
Oleh: Sabila Herianti
Lensa Media News – Terbentuknya pemerintahan baru memberikan harapan baru bagi rakyat. Rakyat sejatinya menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, akankah perubahan itu dapat terealisasikan hanya dengan mengganti rezim yang berkuasa? Terlebih lagi masih banyak wajah lama yang betah menduduki jabatan, atau bahkan tidak sedikit adanya pihak yang sudah selesai masa jabatannya mewariskan jabatan kepada keluarga atau kelompoknya, sehingga muncul pejabat baru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik lainnya. Dengan kondisi seperti ini, akankah menimbulkan perubahan yang diinginkan?
Belum lama ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi dilantik untuk masa bakti periode 2024-2029. Berdasarkan hasil riset terbaru Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), terdapat sedikitnya 79 dari total 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 terindikasi dinasti politik atau punya kekerabatan dengan pejabat publik. Hal ini tentu mengundang kekhawatiran sejumlah tokoh masyarakat akan akuntabilitas parlemen.
Analis politik dari Indonesia Politikal Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang perlu ada revisi UU Pemilu untuk menjamin hak caleg terpilih agar tidak diganggu atau dianulir parpol, dan perlu ada pembatasan kewenangan parpol dalam prosedur pergantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih. Walaupun ia sendiri pesimis akan hal ini, mengingat sulitnya melawan kehendak elite parpol. (Tirto.id 2-10-2024)
Adanya pemilihan wakil rakyat berdasarkan kedaulatan pihak berkuasa, seperti elite parpol merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi-kapitalisme sekular. Eksistensi wakil rakyat bukan lagi untuk mewadahi dan menyampaikan aspirasi rakyat, melainkan hanya sebagai stempel karet bagi berbagai proposal eksekutif. Segala aktivitas yang dilakukan bukan lagi demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi dan pihaknya. Pada akhirnya semua ini dijalankan hanya demi mendapatkan potongan ‘kue’ kekuasaan.
Ditambah lagi semakin mencengkramnya kekuasaan oligarki. Kedekatan para oligark dengan lingkaran politik semakin jelas terlihat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan publik yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Lantas, bagaimana nasib rakyat?. Seperti sebelum-sebelumnya, rakyat hanya akan menjadi korban atas keserakahan elit pemerintah.
Betapa kotor dan dzalimnya pemerintahan yang tidak berjalan sesuai dengan aturan-aturan Dzat Pencipta dan Pengatur kehidupan, yaitu Allah SWT. Segala kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh manusia yang notabene bersifat lemah dan penuh kerakusan tidak akan pernah mendatangkan kemaslahatan atau perbaikan. Manusia dengan segala karakteristiknya pasti akan membuat aturan yang menguntungkan dirinya. Memang seperti itulah tabiatnya manusia.
Padahal dalam Islam, kekuasaan adalah amanah besar yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Wakil rakyat, atau dalam Islam disebut Majelis Ummah, sejatinya dipilih oleh umat dan hanya bertugas sebagai tempat merujuk bagi Khalifah (Pemimpin dalam pemerintahan Islam) untuk meminta masukan/nasihat dalam berbagai urusan, serta mewakili rakyat dalam mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan. Adanya Majlis Ummah ini diambil dari aktivitas Rasulullah Saw. yang sering meminta pendapat atau bermusyawarah dengan beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum mereka.
Pemerintahan yang tidak berdiri berlandaskan Islam, mustahil melahirkan pemimpin yang adil. Pemerintahan yang sistemnya tidak sesuai dengan Islam, akan sulit melahirkan wakil rakyat yang amanah. Masihkah kita berharap pada pemerintahan demokrasi yang sudah jelas hanya melanggengkan kepentingan pihak yang penuh kerakusan?
Sungguh, Perubahan hakiki tidak dapat terwujud dengan hanya mengganti rezim yang baru. Tetapi, perubahan hakiki hanya dapat terwujud apabila beralih pada sistem yang shahih, yaitu Islam. hanya sistem Islam-lah yang mampu melahirkan pemimpin yang adil, wakil rakyat yang amanah, juga kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan umat.
Wallahu a’lam
[LM/nr]
