Investasi atau Liberalisasi Ekonomi?
Baru-baru ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam acara Indonesia Infrastructure Investment Forum 2019. Azis Zulficar selaku Humas Jabar melaporkan dalam pertemuan yang berlangsung di London itu, Pemprov Jawa Barat dan peserta lain, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, memasang display atau booth.
Dalam acara itu, booth Pemprov Jabar banyak dikunjungi para investor dari U.K yang sangat antusias terhadap proyek investasi di Jabar. Jabar sendiri membawa 7 proyek prioritas, termasuk Monorail Bandung Raya, pengolahan sampah Legok Nangka, dan Segitiga Rebana serta kopi Java Preanger (https://jabar.tribunnews.com).
Wajar jika investor banyak yang tertarik dengan Jabar, karena Jabar memiliki banyak potensi. Tentu, ini menjadi lahan empuk bagi U.K untuk menguasai Jabar. U.K sendiri adalah negara yang menerapkan kapitalisme dan sudah berhasil menguasai berbagai proyek diberbagai negara. Kerjasama ini dikhawatirkan berpotensi menjadikan U.K menguasai Jabar melalui neoimperialisme, sebuah penjajahan gaya baru dengan hutang dan investasi. Walhasil hal ini berimbas pada kedaulatan Jabar itu sendiri. Sudah banyak bukti negara yang terpuruk karena menjadi objek kapitalisme global.
Berbeda dengan pandangan Islam. Sebuah negara yang menerapkan syariah Islam, yakni Khilafah, tidak akan membuka keran bagi asing untuk menguasai negara dan rakyat. Hal ini berdasarkan peringatan Allah SWT, dalam firman-Nya: “Dan sekali- kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang – orang yang beriman.” (TQS. An-Nisa: 141).
Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang menjadikannya negara mandiri yang mampu mengelola aset negara dengan sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, tidak ada solusi lain kecuali dengan kembali pada penerapan syariah Islam dalam bingkai negara khilafah sehingga tidak akan ada lagi neoimperialisme asing atas umat Islam.
Enok Rumhayati
[LS/LNr]
