Sanksi Kursi Demokrasi
Pasca pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, telah ditetapkan kemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilu yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf pun mulai heboh dengan adanya indikasi saling berebutan kursi-kursi jabatan negara. Mereka tak lain adalah para kader-kader dari partai politik pendukung Jokowi.
Seperti kita ketahui, praktik bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi jabatan negara pada umumnya dilakukan dengan tidak mengutamakan kompetensi dan keterbukaan serta tidak menyeluruh atau tidak merata yang sebagaimana mestinya, karena cara tersebut juga biasanya tidak dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya untuk kepentingan negara dan bangsa. (Lapan6Online.com, 07/07/19)
Kursi jabatan harusnya hanya layak diisi oleh orang-orang yang bertakwa, amanah, adil, serta bertanggung jawab, kini menjadi rebutan bagi orang-orang rakus kekuasaan. Bagaimana tidak, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk duduk di kursi pemerintahan, sampai saling sikut hanya demi mendapatkan satu kursi untuk bersinggasana. Tanpa memikirkan apakah mereka pantas atau tidak untuk menjabat, yang penting punya jabatan. Kalaulah sampai orang-orang yang tidak layak ini menjabat, maka kebijakan yang dibuat hanya akan menguntungkan kalangannya saja. Tidak peduli bagaimana kelak pertanggungjawaban di depan Yang Maha Kuasa atas kekuasaan mereka di dunia. Bahwa sanksi di atas kursi jabatan demokrasi sangatlah berat di akhirat.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, para pemimpin yang dipilih hanyalah berdasarkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah sebagai Yang Maha Kuasa. Bahkan mereka takut untuk diberi amanah sebagai pemimpin. Maka dari itu, sudah selayaknya kita membuang jauh-jauh sistem yang membuat para penguasa yang gila jabatan ini, dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Islam. Karena hanya sistem pemerintahan Islamlah yang akan memberikan pemimpin yang benar-benar memimpin dengan ketaatan.
Wallahua’lam.
Nurmala Sari
[Lm/Hw/Fa]
