Pelatihan Vokasi, Untuk Siapa?
Oleh: Nur Illah Kiftiah Khaerani (Guru di Bandung)
LenSa Media News _ Kementerian ketenagakerjaan menghadirkan pelatihan vokasi yang berkualitas sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kompetensi dan daya saing Angkatan kerja RI, baik yang lama maupun baru agar semakin baik. Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat membuka Pelatihan berbasis Kompetensi (PKB) tahap III Balai Pelatihan vokasi dan Produktivitas (BPVP) Semarang mengatakan, pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan. Yang menjadi satu bagian dari strategi Kementerian tersebut dalam melakukan transformasi Balai Latihan Kerja, Dimana balai-balai yang ada dan dikelola kemnaker harus mampu menjalin Kerjasama dengan dunia usaha dan industry, agar terjadi kesesuaian pelatihan vokasi serta mendorong urusan ketenagakerjaan ini menjadi urusan yang kita tanggung Bersama. (ANTARA News).
Untuk menyiapkan Angkatan kerja, dibutuhkan Pelatihan vokasi yang berkualitas. Ini sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai pasar kerja. Pelatihan vokasi tidak dilakukan begitu saja, tetapi perlu ada penelitian yang diminati pasar, yang harus mengutamakan link and match dengan baik di dunia industry. Namun sejatinya pelatihan ini tidak mengubah nasib pekerja menjadi lebih baik/sejahtera, pada kenyataannya, pelatihan yang disesuaikan dengan pemintaan industry menunjukan bahwa kita seperti budak industri korporasi. Kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan pasar. Tentu ini akan menyusahkan Angkatan kerja, karena harus terus memenuhi kualifikasi industri. Meskipun banyak pelatihan vokasi, Nasib para tenaga kerja tak kunjung Sejahtera. Hal ini merupakan konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang hanya menganggap pekerja sebagai salah satu factor produksi.
Akibat penerapan sistem kapitalis ini, negara lalai dalam tanggung jawab utamanya. Yakni negara lalai dalam membangun sistem Pendidikan dengan paradigma yang benar, akhirnya semua Pendidikan harus mengikuti kemauan dunia industry. Serta pelatihan vokasi yang menggandeng kerja sama pemerintah dengan industri membuat pendanaan dibagi rata, tentu meringankan beban Perusahaan karena mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pelatihan. Mereka cukup mengeluarkan dana separuh, dan duduk menunggu pelatihan selesai. Setelah itu, mereka langsung mendapatkan tenaga kerja ahli. Cara ini efisien bagi dunia industry, Pemerintah hanya menjadi perantara antara dunia industry hanya menyediakan tenaga kerja saja, namun tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan Masyarakat.
Di dalam Islam tujuan pelatihan vokasi adalah menciptakan tenaga terapan yang terampil bukan hanya untuk pribadi, tapi bagi kepentingan masyarakat luas. Salah satunya untuk mendukung berjalannya fungsi negara sebagai pengelola urusan rakyat. Hal penting lainnya, mereka harus menjadi pribadi yang punya kepribadian islam . sehingga mereka akan dapat mengembangkan keahliannya untuk membangun peradaban. Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat termasuk dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam sistem pemerintahan Islam akan mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki. Dalam sistem islam, negara memiliki mekanisme dalam menentukan upah pekerja sehingga pekerja tidak didzalimi Perusahaan pemberi kerja. Sisitem pemerintahan Islam menjamin kesejahteraan setiap rakyatnya dengan menjamin kebutuhan pokok rakyat dan memenuhi kebutuhan komunal.
Wallahu ‘alam bi Shawab
(LM/SN)
