Tarif Tol Naik, Rakyat Semakin Tercekik
Oleh: Anastasia S.Pd.
LenSa Media News _ Sungguh luar biasa bisa mempertahankan hidup di Indonesia, hampir semua kebutuhan hidup melonjak tajam. Harga kebutuhan pokok terus melambung pasca tahun baru, hingga saat ini belum terjadi penurunan harga yang signifikan. Di tengah itu juga, pemerintah saat ini, sudah mewacanakan naiknya pajak kendaraan dan pajak tempat hiburan. Rupanya hal demikian belumlah cukup, karena pemerintah pun telah merencanakan kenaikan tarif tol sejumlah ruas di Indonesia, yaitu adanya penyesuaian dalam waktu dekat. Setidaknya, terdapat 13 ruas tol yang akan mengalami kenaikan pada awal tahun ini.
Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ali Rachmadi Nasution menuturkan, Jalan Tol Cikampek Palimanan (Cipali) menjadi salah satu contoh yang bakal naik tarifnya pada kuartal I/2024.
“Untuk tahun 2024, terdapat beberapa ruas yang rencana akan dilakukan penyesuaian tarif di kuartal I/2024,” jelasnya kepada Bisnis.com pada Jumat (12/1/2024). Kenaikan tarif tol tentu akan menambah beban rakyat yang semakin terjepit kebutuhan. Dengan demikian apabila terjadi kenaikan tarif tol, maka dapat dipastikan kenaikan harga barang pokok pun ikut meroket. Apalagi sebentar lagi umat Islam di Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadan dan Lebaran, yang tentunya tidak bisa dipisahkan tradisii hilir mudik ke kampung halaman. Terbayang sudah rakyat semakin tercekik.
Kapitalisme Semakin Mencekik
Tentu kenaikan harga barang apa pun yang terjadi saat ini, tidak bisa dimungkiri hasil dari diterapkannya kapitalisme. Karena pajak dalam sistem ini adalah sumber pemasukan utama negara, maka segala bentuk fasilitas yang diberikan negara, kita harus membayarnya melalui pajak. Kapitalisme pun melahirkan para pemimpin yang korup, haus jabatan. Kita tentu tahu bahwa, di negeri ini para pejabat pajak hidup dengan fasilitas negara, dengan harta yang berlimpah. Di antaranya adalah para pegawai pajak yang saat ini mungkin sedang bergembira mendapat hadiah tunjangan kinerja (tukin) dari Presiden Jokowi.
Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah telah memberikan tunjangan tersebut, lantaran penerimaan pajak menembus target. Per 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak Rp1.231,87 triliun atau sama dengan 100,19% dari target yang ditetapkan di APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. (detik.com, 29/12/2021). Para pegawai pajak akan menerima bonus tunjangan sebesar Rp5,36 juta sampai Rp117,37 juta untuk para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sungguh sangat ironi fakta tersebut, dengan kenyataan bahwa hingga detik ini rakyat dipalak melalui pajak dan tarif tol, yang seharusnya itu merupakan tugas negara memberikan fasilitas dan pelayanan kepada rakyatnya. Namun sayangnya dalam pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melibatkan pihak lain, yaitu swasta sehingga rakyat harus mengembalikannya melalui kenaikan tarif tol. Di sisi lain naiknya pajak dan tarif tol sangat kontras dengan kondisi sumber daya alam yang berlimpah, yang hingga detik ini dikuasai oleh oligarki.
Padahal, apabila kekayaan tersebut dikelola dengan tepat, tentu mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Rakyat Dibiarkan Melarat
Negara kita benar-benar telah berlaku tidak adil, di saat pejabat mendapatkan berbagai fasilitas dan tunjangan, rakyatnya dipaksa mengeluarkan berbagai kebutuhan hidup yang semakin sulit. Akibatnya, saat ini sudah nampak kerusakan sosial yang diakibatkan kapitalisme, yaitu tingginya angka kriminalitas, seperti pencurian, pembunuhan, dan perampokan. Rakyat Dibiarkan mempertahankan hidup tanpa adanya tanggung jawab negara. Para penguasa hanya menjadikan rakyat sebagai alat mendulang suara dalam pemilu. Dengan segala janji-janji palsunya, hingga detik ini pun tidak pernah mereka penuhi segala janji-janjinya. Semua hanya pencitraan untuk menambah suara menuju kekuasaan. Padahal sejatinya mereka akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah atas kepemimpinannya.
Hanya Islam Melahirkan Pemimpin Amanah
Dapat dipastikan bahwa, kapitalisme melahirkan sistem perpajakan dan pemalakan terhadap rakyat. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak bukanlah sumber pemasukan utama negara, melainkan sumber daya alam yang akan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umatnya. Haram hukum negara menjalin kerjasama dengan swasta untuk membangun infrastruktur, sehingga mencekik rakyatnya untuk membayarnya. Sistem Islam berpandangan bahwa pemimpin adalah seorang perisai yang harus melindungi rakyatnya. Setiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Dengan demikian Islam melahirkan pemimpin yang amanah, karena dorongan keimanan, takut dihisab oleh Allah.
Wallahu’ alam.
(LM/SN)
