Subsidi Kendaraan Listrik, Mengusik Nurani Rakyat
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
Lensa Media News-Fakta tentang berbagai kebijakan kendaraan listrik kian mengusik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp 966 juta per unit mobil listrik per Pegawai Negeri Sipil (CNNIndonesia.com, 12/5/2023). Sementara, motor listrik dibanderol Rp 28 juta per unit. Semua pengalokasian ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Tak hanya itu, pemerintah pun mengumumkan akan memberikan subsidi mobil listrik per 1 April 2023. Hal tersebut diumumkan Menteri Perekonomian Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (money.kompas.com, 20/3/2023). Semua kebijakan ini ditetapkan sebagai salah satu bentuk kesadaran bahwa KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) merupakan salah satu moda transportasi strategis yang mampu menjadi sandaran transportasi masa depan. Demikian diungkapkan Luhut.
Subsidi kendaraan listrik menawarkan jumlah yang menggiurkan. Pertama, pemberian subsidi listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk 200 ribu unit pada tahun 2023. Selain itu, subsidi insentif pun disiapkan untuk motor konversi dari BBM (Bahan Bakar Motor) ke listrik. Dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp 7 juta per unit untuk 50.000 unit (indonesiabaik.id, 23/3/2023). Kabar ini bisa jadi angin segar bagi beberapa pihak.
Namun, sangat disayangkan, di tengah banjirnya subsidi dan insentif motor listrik, justru subsidi pupuk menurun hingga Rp 10 Trilliun dalam kurun waktu lima tahun terakhir (CNNIndonesia.com, 17/5/2023). Wakil Ketua DPR, Rahmat Gobel merasa prihatin atas fakta tersebut. Ia pun mengungkapkan penurunan angka subsidi pupuk sebagai imbas dari jor-jorannya pemerintah mengalirkan dana demi subsidi kendaraan listrik berbasis baterai. Gobel mengatakan, seharusnya pemerintah dapat fokus pada pengentasan kemiskinan. Bidang pangan, merupakan salah satu fokus kebutuhan masyarakat secara luas.
Pupuk adalah salah satu komponen penting yang mengendalikan harga pangan nasional. Jika pemerintah “menggoyang” subsidi pupuk, maka harga pangan otomatis terusik dan menanjak naik. Sementara masyarakat Indonesia masih terkategori masyarakat miskin secara global. Subsidi kendaraan listrik hanyalah kebijakan ironi yang memfasilitasi kepentingan segelintir rakyat kelas atas.
Kebijakan ala kapitalisme senantiasa mengutamakan segelintir pihak yang berkepentingan. Sistem kapitalisme lahir sebagai sistem jahat yang menciptakan kezaliman sistemik bagi kehidupan rakyat. Bagaimana tidak? Rakyat yang seharusnya diurusi oleh negara, justru negara berbalik fungsi menjadi musuh yang menyerang dan terus menekan kehidupan rakyat.
Berbeda dengan paradigma Islam secara diametral. Sistem Islam menetapkan kebijakan yang senantiasa menjamin kebutuhan utama umat secara umum, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan beragam kebutuhan hidup lainnya termasuk kepentingan sarana dan prasarana yang memadai dan fasilitas terbaik dengan biaya gratis, untuk memudahkan mobilitas rakyat.
Dalam hal pangan rakyat, negara berbasis Islam memastikan kebutuhan pangan umat dapat terpenuhi optimal per individunya. Bukan per sampel dalam suatu wilayah. Dengan metode ini, pemimpin negara mampu memastikan bahwa tidak ada kemiskinan dalam wilayah tersebut. Semua kebutuhan hidup umat dijamin negara.
Jika umat tak mampu secara finansial, maka ada biaya jaminan hidup yang diberikan negara. Lapangan pekerjaan pun diberikan sebagai bentuk kepengurusan negara kepada semua rakyat, tanpa memandang status ekonomi dan sosial.
Konsep subsidi dalam sistem Islam, dapat diberikan oleh negara ditetapkan berdasarkan kondisi negara saat itu. Subsidi merupakan cara yang diberikan negara berupa keringanan biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup individu rakyat.
Secara syariah, hukumnya mubah (boleh). Negara boleh memberikan subsidi pupuk pada produsen pupuk, misalnya. Selain itu, subsidi pun bisa diberikan oleh negara dalam bentuk sektor pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, jalan tol, dan lain sebagainya. Sementara untuk sektor energi, seperti BBM dan listrik merupakan sektor milik umum yang dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk memenuhi kepentingan rakyat.
Negara bersistemkan Islam, yaitu Khilafah, melayani semua kebutuhan energi untuk rakyat dengan gratis atau menetapkan harga yang sesuai dengan ongkos produksi. Tanpa ada konsep mencari untung yang besar dari rakyatnya. Karena semua pemanfaatan sumber daya diolah oleh negara untuk diambil manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.
Alhasil, negara dengan sistem Islam akan menciptakan kehidupan yang sejahtera merata. Kezaliman pun akan sirna. Karena pemimpin yang ada adalah pemimpin amanah dengan iman takwa yang luar biasa. Pemimpin menyadari bahwa setiap nyawa rakyat adalah tanggung jawabnya untuk diurusi. Semua dilakukan demi meraih ridha Allah SWT. Bukan demi keuntungan materi duniawi semata. Wallahu a’lam bisshowwab. [LM/ry].
