Heboh Berburu Bjorka, Lenyapkan Kasus Sambo?
Oleh : Firda Umayah
Lensa Media News – Pasca kemunculan peretas yang menamai dirinya Bjorka, pemerintah nampaknya mulai sibuk untuk mencari siapa dibalik identitas tersebut. Hal ini karena Bjorka mengaku telah berhasil membocorkan surat-surat yang diklaim olehnya sebagai surat milik Presiden Jokowi pada periode 2019 sampai 2021 (cnnindonesia.com/11/09/2022). Tak hanya itu, Bjorka sebelumnya juga mengaku telah berhasil meretas 150 juta data penduduk Indonesia dan 1,3 miliar data pengguna SIM card.
Aksi Bjorka ini pun mendapatkan respon pro kontra ditengah-tengah masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, Bjorka adalah pahlawan yang berhasil menggoncang pemerintah Indonesia dengan membocorkan surat-surat negara. Tapi sebagian yang lain merasa heran bahkan mempertanyakan, mengapa Bjorka juga meretas data penduduk Indonesia. Meskipun Bjorka mengaku bahwa ia tidak menjual data-data yang diretasnya, namun tetap saja tindakannya meresahkan masyarakat.
Adanya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia sejatinya membuktikan bahwa sistem keamanan jaringan dan informasi yang ada di negeri ini tidak aman. Sebab negara tidak mampu melindungi data penduduk Indonesia secara keseluruhan. Kejadian kebocoran data juga bukan pertama kalinya terjadi. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi terhadap kapabilitas aparat negara dalam menjaga data negara. Lebih dari itu, keberadaan Bjorka yang muncul secara tiba-tiba ditengah penyelidikan kasus yang menimpa aparat kepolisian Irjen Sambo juga patut dipertanyakan. Hal ini lantaran terdapat banyak spekulasi terkait motif dibalik kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bahkan isu keterlibatan Irjen Sambo terhadap konsorsium 303 juga mencuat dalam kasus ini.
Responsifnya pemerintah terhadap keberadaan Bjorka dilakukan dengan menggandeng Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Sayangnya, respon seperti ini rupanya tidak sama dengan respon yang diberikan kepada kasus Sambo. Sehingga Ini seakan memperlihatkan adanya upaya pemerintah yang mencoba mengalihkan perhatian masyarakat. Kasus Sambo yang masih terus bergulir tiba-tiba hilang dari peredaran wacana negara. Belum tuntas permasalahan Sambo, lantas mengapa pemerintah getol memburu Bjorka? Bukankah sebelumnya Badan Intelejen Negara (BIN) telah membantah kebocoran data negara?
Sungguh, setiap perkara pelanggaran hukum dalam pandangan Islam harus dapat diselesaikan dengan tuntas. Islam memandang bahwa tindakan pembunuhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat harus diselesaikan sesuai syariat Islam. Islam juga melarang adanya upaya pencurian data yang merupakan milik pribadi seseorang. Dalam kacamata Islam pula, untuk menyelesaikan segala permasalahan maka masyarakat membutuhkan sistem pemerintahan Islam.
Sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dibangun berlandaskan akidah Islam. Sistem pemerintah Islam hanya terdapat didalam sebuah negara yang menerapkan Islam secara keseluruhan. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara wajib melindungi warga negara dari upaya yang dapat membahayakan dirinya. Termasuk melindungi data diri milik warga negara. Sebab, jika data diri ini jatuh kepada pihak yang salah maka dapat disalahgunakan. Selain itu, negara juga harus melindungi jiwa, harta, dan kehormatan warga negara. Seperti kasus Sambo, maka negara harus mengusut tuntas tentang perkara ini. Jika terjadi pengalihan ketika sebuah kasus belum tuntas, maka bisa jadi ada hal yang lebih besar yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah dari masyarakat.
Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem pemerintahan sekuler, pemerintah kerap melakukan upaya pengalihan isu terhadap perkara-perkara penting terlebih lagi yang menyangkut kepentingan para oligarki. Berbeda dengan negara Islam, dalam aspek hukum negara ini memiliki sistem sanksi Islam yang bersifat tegas dan mengikat kepada setiap warga negara. Sehingga setiap pelanggar hukum Islam akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggarannya berdasarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Kalaupun dalam satu waktu terjadi beberapa tindak pelanggaran hukum, maka ini tetap dapat diselesaikan. Sebab negara Islam memiliki para hakim yang berkompeten dalam memutuskan suatu perkara. Alhasil, segala permasalahan hukum akan dapat diselesaikan dengan baik.
Wallahu a’lam bishowab
[LM]
