Kebocoran Data, Butuh Perisai Pelindung yang Aman dan Nyata
Lensa Media News-Beberapa hari ini Indonesia dihebohkan dengan kasus kebocoran data. Dugaan ini terungkap dari unggahan Bjorka sejak awal September 2022, melalui akun Twitternya. kemudian unggahan pada 6 September 2022 dalam situs breached Forum atau breached.to. Bjorka mengklaim terdapat 105 juta data kependudukan yang meliputi NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia (tempo.co, 12/9/2022).
Kejadian ini bukan kali pertama dialami. Pernah terjadi kebocoran data sebanyak 12,9 juta pada kasus Bukalapak di tahun 2019. Sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia juga mengalami kebocoran data pada tahun 2020, mirisnya hingga diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu (cnnindonesia.co,06/5/2020). Kasus kebocoran data dialami juga oleh pelanggan PLN pada 20 Agustus 2022, sebanyak 17 juta pelanggan. Data tersebut terdiri dari informasi identitas (ID) pelanggan, nama konsumen, alamat konsumen, hingga informasi besarnya penggunaan listrik dalam kWh dan tipe energi (Kompas.com, 20/8/2022).
Sungguh disayangkan, data penduduk yang begitu krusial, dengan mudahnya mengalami kebocoran. Masyarakat dibuat kecewa dengan adanya kasus kebocoran data yang terjadi berkali-kali ini. Seharusnya data pribadi milik penduduk mendapatkan pelayanan penjagaan yang aman dan negara dalam hal ini harus berupaya untuk mencegah terjadinya kembali kebocoran data penduduk. Namun faktanya setiap pihak yang harusnya bertanggung jawab seakan saling melempar permasalahan.
Islam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi setiap individu masyarakat. Salah satunya keamanan data pribadi yang dimiliki oleh rakyat. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan, kenyamanan, perlindungan, dan keamanan bagi masyarakat. Sebagaimana hadits Rasulullah., “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al-Bukhari). [LM/ry/ry].
Alma Pratiwi Husain
